Presiden Tegur Kepala Daerah Terkait Penyalahgunaan Anggaran


Jakarta, BuletinInfo – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran. Jokowi menegaskan konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang melakukan penyimpangan.

“Nanti akan keluar Perpres untuk membangun sistem, baik yang namanya e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” tutur Presiden Jokowi.

“Hati-hati…Jangan ada yang main-main lagi masalah uang apalagi APBD. Hati-hati,” kata Jokowi mengingatkan kepala daerah pada saat Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa.

Pesan dengan kata ‘hati-hati’ diulang Jokowi tiga kali dalam pernyataannya. Jokowi mengaku tidak bisa menahan gerak penegak hukum bila menemukan indikasi penyimpangan.

“Saya nggak bisa bilang jangan kepada KPK, itu nggak bisa. Hati-hati, saya bantunya hanya ini membangun sistem. Ini kita bangun bersama-sama,” imbuhnya.

Dalam pengarahan ke kepala daerah, Jokowi bicara mengenai upaya menurunkan inflasi agar masyarakat mudah mendapatkan barang dan jasa. Jokowi menyebut pada tahun 2015, inflasi 3,3 persen, kemudian tahun 2016 turun sampai 3,02 persen dan tahun 2017 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi yaitu 3,7-3,8 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan berkaitan dengan inovasi pembiayaan. Ia menambahkan bahwa kalau di daerah ada yang ingin membangun rumah sakit, ingin membangun pasar, income-nya dari situ jelas, itu bisa pinjam ke PT SMI ( PT Sarana Multi Infrastruktur).

“Bunganya kurang lebih 6,9 persen. Tapi ini juga tetap dilihat di lapangan, dilihat juga business plan-nya seperti apa, dilihat semuanya. Ini adalah sebuah alternatif pembiayaan, nanti dicicil lewat APBD tiap tahun,” tandas Kepala Negara.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan, ia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.

Saat menyampaikan ini, Jokowi menampilkan sebuah bagan di layar besar. Bagan tersebut menunjukkan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ada tulisan bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah, dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pusat dan daerah.

“Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana dan Pemda di mana, jelas. Jadi kalau Saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya,” kata Jokowi.

Jokowi meminta kepala daerah yang hadir untuk melihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini jelas mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

“Jangan berpikir karena ada otonomi daerah jadi lepas penuh. Tidak seperti itu,” ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memang sempat menegur gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya memiliki pertumbuhan ekonomi hingga serapan anggaran yang rendah.

Previous Setelah Voting dalam Paripurna, DPR sahkan Perppu Ormas jadi UU
Next Tol Becakayu setelah mangkrak 22 tahun, bulan November akan diresmikan Presiden Jokowi