Presiden “Tidak main-main” berantas pungli mulai dari “kelas teri hingga kelas kakap”


Jakarta,BuletinInfo– Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk perang terhadap pungutan liar atau pungli. Presiden tidak main-main untuk berantas pungli mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Mulai dari “kelas teri” hingga “kelas kakap”.

Presiden mengingatkan aparatnya untuk tidak main-main memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi jika sampai mengenakan pungutan liar atau pungli.

“Saya ingatkan jangan sampai ada pungli. Kalau bayar tidak apa-apa, selama resmi. Kalau memang mengurus sertifikat harus bayar 50 ribu, ya harus bayar. Tapi jangan sampai sertifikatnya gratis, tetapi kemudian disuruh membayar 200 ribu. Hati-hati. Sekarang yang namanya pungli hati-hati. Tidak hanya urusan sertifikat. Tidak hanya urusan SIM. Tidak hanya urusan KTP. Yang namanya urusan untuk ijin-ijin semua akan saya awasi langsung,” kata Jokowi di JakartaHA.

Joko Widodo mengkritisi penilaian yang mengatakan mengapa presiden sampai perlu mengurus pungutan liar dengan nilai kerugian yang tidak seberapa. Tanpa menyebut pihak yang mengkritisinya, Joko Widodo mengatakan yang ingin diawasinya adalah budaya kerja tidak sehat.

“Banyak yang menyampaikan ke saya, bapak presiden kemarin yang di Departemen Perhubungan cuma beberapa juta saja diurus. Ini bukan soal kerugiannya. Yang kecil-kecil pun akan saya urus. Bukan karena nilainya cuma 500 ribu, atau satu juta, urusan 10 ribu pun akan saya urus. Daripada kecil-kecil tapi meresahkan. Kecil-kecil tapi menjengkelkan. Kita harus membangun budaya kerja yang baik, yang cepat. Memang tampaknya hanya kecil-kecil, tapi jika dilakukan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari di kantor, di instansi, di pelabuhan, di jalan raya. Jika dihitung itu bisa puluhan triliun rupiah. Jika urusan yang miliar-miliar itu biar diurus KPK. Yang kecil-kecil biar jadi urusan saya,” tambahnya.

(HA)

Previous Presiden: Provinsi lain juga dapat merasakan manfaat dari 8 PLTG-MPP bukan hanya Kalimantan Barat
Next Masyarakat diminta berpartisipasi melaporkan apabila mengetahui ada pelanggaran imigrasi dari warga negara asing