PT.Freeport Indonesia Berkomitmen Mengikuti Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia


Jakarta, BuletinInfo.com – Beberapa waktu lalu, Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah bersama-sama mencapai 4 poin kesepakatan melalui jalur perundingan guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Keiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. Peraturan tersebut mengharuskan PT Freeport Indonesia mengubah status menjadi IUPK setelah berakhirnya KK pada 2021.

Keempat poin kesepakatan tersebut merupakan syarat bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu untuk mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041 seperti diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kesepakatan pemerintah dan Freeport ini akan dicantumkan di dalam lampiran IUPK daan diharapkan rampung pekan ini.

Adapun keempat poin dimaksud adalah, pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan Kontrak Karya (KK). Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK.

Kedua, perintah Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya bisa diterima Freeport Indonesia, yakni divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia, dimana sebelumnya pihak Indonesia baru memiliki 9,36% saham PT Freeport Indonesia.

Ketiga, PT Freepor t Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian konsentrar atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Keempat, peningkatan penerimaan negara yang lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia. Dengan kata lain, Freeport memberikan jaminan kepastian setoran lebih besar kepada pemerintah Indonesia. Bentuk penerimaan negara dari operasi PT Freeport Indonesia mulai dari penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yakni royalti, maupun dari pajak berupa pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), hingga pajak daerah.

PTFI melalui Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson sepakat berkomitmen untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, demi berjalannya investasi di Tanah Air.

“Saya ingin menekankan kesediaan kami, kesepakatan kami, untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter. Kami menghargai kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Richard di Kementerian ESDM, Jakarta pada Selasa (29/8) lalu.

PTFI juga berencana menambah investasi di Indonesia sebesar USD 20 miliar. Di mana, sebagian besar dana tersebut dianggarkan untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground mining) di areal Tambang Grasberg, Mimika, Papua . Pembangunan dan operasi akan menyediakan ribuan lapangan kerja di Papua, akan memberikan manfaat sosial dan keuntungan finansial yang besar bagi provinsi dan negara Republik Indonesia.

Kesepakatan dengan PTFI merupakan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat menikmati kemakmuran dari sumber daya alam yang dimiliki.

Tercapainya kesepakatan ini merupakan kemenangan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sejak awal perundingan mengedepankan kepentingan nasional. Pemerintah bersikukuh bahwa Freeport harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia.

Sikap tegas Pemerintah yang tidak akan memperpanjang kontrak dan Freeport dipersilakan hengkang dari bumi Indonesia setelah tahun 2021, jika tidak mau mendivestasikan 51% sahamnya dan tidak bersedia membangun smelter.

Keberhasilan pemerintah menundukkan Freeport Indonesia patut diacungi jempol. Pemerintah sudah menunjukkan sikap tegas kepada perusahaan AS itu.

Kesepakatan ini menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya tidak bisa ditawar lagi. Semua perusahaan asing yang berbisnis di Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku di negeri ini.

Previous Ditpolair tangkap kapal Malaysia yang rampok ikan di perairan nunukan
Next Dirdik KPK Brigjend Pol Aris Budiman mengaku banyak orang yang sudah terlanjur ditersangkakan namun tidak juga di sidangkan hingga tahunan karena minim alat bukti