Rakyat bingung dengan hasil polling akun twit DPR-RI terkait Perppu No 2/2017 yang berbalik menyatakan tidak setuju


Jakarta, BuletinInfo.com – Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas heboh di dunia maya. Dalam tulisan saya sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa alasan mereka yang menolak Perppu adalah pemikiran yang ngawur dan tidak waras.

Menyatakan negara sedang tidak genting dan melanggar HAM adalah alasan yang sangat absurd. Mereka seperti sedang menutup mata dan telinga terhadap fakta-fakta yang terjadi belakangan ini. Mulai dari ekspansi HTI yang semakin mengkhawatirkan dengan ideologi Khilafahnya dan juga polarisasi di Pilkada Jakarta.

Membawa-bawa HAM juga menjadi alasan paling mengerikan karena kebebasan HAM bukan berarti memperbolehkan siapapun berbuat sesuka hati merongrong ideologi Pancasila. Yang mereka lakukan itu malah mbahnya pelanggaran HAM. Karena Pancasila dan Peraturan negara inilah yang memberikan kebebasan HAM.

Itu namanya keabsurdan yang absurd. Ini ibarat kita punya keluarga yang memberikan kebeasan untuk berpendapat, tetapi dengan alasan kebebasan berpendapat itu kita mau hancurkan keluarga kita sendiri. Itu bukan lagi tindakan ngawur, tetapi tidak waras. Mempertahankan negara dirongrong kok malah dibela dengan isu HAM.

Penolakan juga terjadi dengan cara yang berbeda. Di linimasa twitter, ada kehebohan karena akun twitter  membuat polling mengenai Perppu No.2/2017 tentang Ormas. Hasilnya sangat dominan memilih tidak setuju. Memang pollingnya masih sampai 3 hari ke depan. Tetapi kalau melihat quick countnya, maka bisa diputuskan bahwa hasil polling tidak setuju Perppu.

Saya sendiri sudah mencobanya dan hasilnya seperti ini..

Bandingkan dengan hasil lain dari akun 

Jika melihat perkembangan pollingnya, maka bisa dikatakan hasil dari polling ini tidak akan beranjak dari dominasi yang tidak setuju atau belum tepat. Mengapa hasilnya bisa seperti itu?? Alasannya sederhana saja. Karena banyak yang pro Perppu tidak Follow akun . Alasannya apa?? Karena memang tidak ada informasi yang bermanfaat didapat dari akun ini.

Dan kalau kita telusuri, yang paling banyak ditampilkan itu ya kalau tidak Fadli Zon pasti koleganya Fahri Hamzah. Dan hebatnya, akun ini malah meretweet dengan rajin akun Fadli Zon terkait dasar penolakkan Perppu. Yah pantas saja akhirnya banyak yang menolak. Lah followernya baru saja dikuliahi Fadli Zon soal dasar penolakan Perppu.

Padahal, alasan-alasan yang disampaikan oleh Fadli Zon sangatlah normatif dan merupakan kubu yang ikut gaduh di Pilkada Jakarta. Yah wajar saja kalau pada akhirnya, membuat penjelasan sejelas-jelasnya demi menolak Perppu tersebut.

Padahal dari sisi yang berbeda kita sudah melihat kegentingan yang memaksa tersebut. Kita lihat saja bagaimana sudah mengerikannya media sosial dipakai untuk mensweeping orang-orang untuk dipersekusi dan memang sudah terjadi juga.

Belum lagi aksi-aksi demo togel. Terus ada juga orang-orang mengaku ulama tetapi terus mengumbar kebencian dan menghina ajaran agama lain. HTI juga semakin massif dengan tawaran khilafahnya. Semua kegentingan itu sudah nyata dan bahkan bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Lihat saja bagaimana kegiatan HTI di beberapa daerah mendapat penolakan dan kalau tiidak ada pihak keamanan bisa ricuh. Penolakan FPI di Semarang yang juga membuat suasana genting. Semua sudah merasa tidak aman dan nyaman dengan ormas-ormas radikal yang meresahkan dan mengancam tersebut.

Lalu apakah yang diinginkan dari polling ini sebenarnya?? Akankah hasil polling ini dijadikan dasar DPR menolak Perppu tentang Ormas?? Saya pikir kemungkinan itu bisa saja dikemukakan. Tetapi bagi saya sangatlah tidak berdasar kalau hasil polling tersebut dijadikan dasar penolakkannya.

Karena kalau mau jujur, jika seandainya polling itu dilakukan di FP Seword maka hasilnya akan sangat jomplang. Bisa saja 80 sampai 90 peren setuju dengan Perppu ini. Jadi, jangan sampai hasil pooling ini dijadikan alasan penolakan. Sangat tidak berdasar.

Saya sendiri meyakini, kekuatan partai koalisi mendukung Perppu ini tidak akan bisa dikalahkan oleh partai non pemerintah. Mau diparipurnakan pun akan kalah. Karena jelas, yang mendukung Perppu ini adalah NU yang punya basis PKB dan juga PPP. Belum lagi ditambah dengan partai PDIP, GOLKAR, NASDEM, HANURA. Kalau PAN tidak usah diharapkan.

Jadi, saya pikir usaha framing seperti ini tidak akan berhasil. Perppu akan mulus di DPR dan ormas-ormas radikal harus tunduk kalau tidak mau dibubarkan.

Previous Polling Perppu di dunia maya yang di sebarkan DPR tidak dapat menjadi acuan keputusan DPR
Next Apakah anggota DPR ada yang pro ormas radikal? sehingga harus Polling melalui Twitter untuk mendeligitimasi Perppu ormas