Realisasi 9 Juta Ha Tanah Sedang Dalam Proses, Masyarakat Diharap Sabar


Serikat Petani Indonesia (SPI) akan menggelar aksi nasional reforma agraria pada tanggal 17 besok. Aksi ini dalam rangka memperingati hari perjuangan tani internasional. SPI juga akan menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal distribusi 9 juta hektare tanah.

“Aksi berupa pengaduan ke Komnas HAM terkait permasalahan konflik agraria, pengaduan ke kementerian BUMN, Istana Negara, Mabes Polri, DPR RI, dan aksi simbolik di Bundaran HI,” ujar Ketum SPI Henry Saragih di kantornya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).

Hal itu terkait dengan janji Presiden yang mengatakan bahwa dia akan mendistribusikan tanah untuk rakyat dan reformasi agraria.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria. Selain itu, terdapat sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat. Termasuk di dalamnya tanah dan Hak Guna Usaha yang tidak diperpanjang, serta tanah-tanah terlantar.

Presiden menegaskan, bahwa semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan,  wilayah, dan sumber daya alam.

Karena itu, Presiden menekankan agar reforma agraria juga harus bisa menjadi cara baru, bukan saja untuk menyelesaikan sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah, tapi juga cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, khususnya di pedesaan.

“Agar masyarakat, terutama yang masuk dalam lapisan 40 persen terbawah, dapat memiliki akses legal terhadap tanah yang bisa dikelola sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku  sudah menerima laporan bahwa paling tidak terdapat 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya melalui program reforma agraria.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk fokus bukan saja untuk menuntaskan program sertifikasi lahan terutama bagi rakyat yang tidak mampu, tapi juga segera melakukan pendataan dan penataan sekitar 4,9 juta hektar tanah negara yang bisa diberikan kepemilikannya pada rakyat.

“Saya juga minta reforma agraria juga mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektar hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” sambung Presiden Jokowi seraya menekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal detail, agar tepat sasaran, serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah.

Karena itu, diharapkan masyarakat dapat sabar menunggu realisasi program ini.

Previous Empat Jenderal berkumpul di Istana Negara Jamin Kelancaran dan Keamanan Pilkada DKI Putaran Kedua
Next Cendana kumpulkan Pimpinan Media untuk menyukseskan kemenangan Anies-Sandi