Realokasi dalam RAPBNP ditujukan agar program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat


Jakarta, BuletinInfo.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Perubahan (APBNP) betul-betul diajukan untuk program-program yang menjadi prioritas pemerintah, yang memang harus dilakukan, serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan ke depan. Yang diutamakan yakni program-program yang membawa dampak langsung bagi masyarakat.

Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa dengan APBNP tersebut mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, mengurangi kemiskinan, dan menekan ketimpangan.

Pemerintah akan merealokasikan anggaran APBN 2017 sebesar Rp16 triliun belanja barang kementerian dan lembaga di RAPBN-Perubahan 2017 supaya dana itu dapat digunakan untuk kegiatan lain yang masuk prioritas dan mendesak.

RAPBN-Perubahan 2017 merupakan langkah efisiensi yang berasal dari belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting dan beberapa komponen langganan daya dan jasa, honorarium tim maupun kegiatan, biaya rapat, iklan serta operasional perkantoran, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Melalui realokasi tersebut, pemerintah mendapatkan dana tambahan untuk belanja prioritas kementerian/lembaga sebanyak Rp11,7 triliun pada sisa tahun 2017.

Kebutuhan belanja prioritas yang mendapatkan tambahan anggaran antara lain percepatan sertifikasi tanah, persiapan pilkada 2018 dan pemilu 2019, serta budi daya pertanian. Belanja mendesak lainnya adalah pemenuhan kekurangan anggaran TPG, pengembalian BLU Kelapa Sawit, cadangan bencana alam dan persiapan pelaksanaan Asian Games 2018.

Selain dari realokasi belanja barang, kenaikan pagu ini antara lain berasal dari tambahan belanja pendidikan kementerian dan lembaga sebesar Rp4,6 triliun, serta realokasi dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp3,1 triliun.

Pemerintah memperkirakan adanya penghematan alamiah berdasarkan pola tahunan terhadap belanja kementerian dan lembaga sebanyak Rp29,4 triliun pada akhir 2017.

Dengan demikian, penyerapan belanja kementerian/lembaga pada akhir 2017 diproyeksikan hanya mencapai sekitar 96 persen-97 persen dari pagu atau sebesar Rp743,7 triliun.

DalamRAPBN-Perubahan 2017 juga ada kenaikan sebesar Rp26,5 triliun pada pagu belanja nonkementerian/lembaga, sehingga pagu belanja tersebut menjadi Rp578,5 triliun, dari sebelumnya di APBN 2017 sebesar Rp552 triliun.

Kenaikan pagu belanja itu terjadi karena diperkirakan ada kenaikan subsidi sebesar Rp22,1 triliun, kenaikan hibah sebesar Rp3,3 triliun (yang diantaranya merupakan realokasi dari cadangan bencana) serta kenaikan belanja lain-lain sebesar Rp5,7 triliun.

Secara keseluruhan, belanja kementerian dan lembaga dalam postur RAPBN-Perubahan 2017 diproyeksikan sebesar Rp773,1 triliun, atau mengalami kenaikan Rp9,5 triliun, dari pagu dalam APBN 2017 sebesar Rp763,6 triliun.

Pemerintah mengharapkan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi rakyat.

Previous 4 Powership akan dibangun di galangan kapal milik Indonesia
Next Sering Menyebarkan Paham Radikal, TR Ditangkap Polda Sumsel