Refly Harun: Keputusan Untuk Tidak Non Aktifkan Ahok Sesuai Dengan UU


Pada saat ini, muncul banyak desakan yamg meminta pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah habis masa cuti kampanyenya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dalam hal ini engajak agar semua pihak melihat permasalahan tersebut dengan jernih.

Munculnya penonaktifan Ahok sendiri, muncul akibat status terdakwa kasus dugaan penistaan agama yang disandang oleh Ahok.

Mereka menuju kepada peraturan tentang pemberhentian sementara kepala daerah, aturannya ada dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

“Kalau bicara tentang penonaktifian atau pemberhentian sementara, maka acuannya pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Refly saat berbincang dengan detikcom, Jumat (10/2)

Menurutnya, jika menggunakan pasal tersebut, maka tidak ada alasan untuk memberhentikan Ahok dari jabatan Gubernur DKI.

“Karena, pasal itu mengatakan bahwa mereka yang didakwa melakukan kejahatan yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun, lalu akan diberhentikan sementara. Selain itu juga mereka yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara, atau melakukan tindakan yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Refly.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Saat ini Ahok didakwa dengan Pasal 156 KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama empat tahun) dan Pasal 156 a KUHP (dengan ancaman hukuman paling lama 5 lima tahun).

Pasal 156 KUHP berbunyi, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Adapun Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jika dikaitkan dengan eksistensi Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, setidaknya dua frasa yang potensial digunakan untuk memberhentikan sementara Ahok, yaitu (1) “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” dan (6) “perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.”

Pertanyaannya, apakah sama antara tindak pidana yang ancamannya paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 156a KUHP) dan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun (Pasal 183 ayat [1] UU 23/2014)? Dengan kata lain, apakah ketentuan Pasal 83 ayat (1) mencakup pula tindak pidana yang disebut dalam Pasal 156a KUHP?

“Saya berpendapat kejahatan yang disinggung pada Pasal 83 ayat (1) tersebut adalah jenis kejahatannya. Itulah sebabnya ada korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Semuanya itu adalah jenis atau macam-macam kejahatan.” Jelasnya.

Jadi, menurutnya jenis kejahatan yang diatur dalam frasa “…tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”? Adalah kejahatan ancamannya paling singkat lima tahun sudah pasti itu adalah jenis kejahatan atau tindak pidana berat, bukan tindak pidana ringan atau tindak pidana menengah yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Hal itu menurutnya bertujuan agar kepala daerah tidak begitu mudah diberhentikan sementara dengan cara menjadikannya tersangka.

Jadi, tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk tidak memberhentikan Ahok sementara dinilai tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Previous Coret Bendera Merah Putih Saat Demo, FPI Telah Berkhianat pada Negara
Next Refly Harun: Ahok tidak diberhentikan sementara sudah sesuai UU