Reforma Agraria Diharapkan Menciptakan Pemerataan Ekonomi


Jakarta, BuletinInfo – Restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian khususnya tanah atau sering disebut juga dengan reforma agraria akan digalakkan pemerintah.

Program reforma agraria akan dijalankan pemerintah agar dapat mewujudkan pemerataan ekonomi naik untuk yang mampu dengan yang tak mampu maupun untuk yang di kota maupun di desa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, program reforma agraria ‎merupakan pasangan dari program pendorong pertumbuhan ekonomi, yang sebelumnya sudah dikeluarkan.

Sebelumnya pemerintah telah mencanangkan program pembangunan infrastruktur, deregulasi peraturan dan penciptaan kawasan industri.

“Kebijakan itu pasangan dari apa yang sudah ada selama ini. Infrastruktur dan deregulasi sudah. Itu untuk pertumbuhan, harus ada pasangan untuk pemerataan,” kata ‎Darmin, usai menghadiri rekernas XVI HIPMI, di Jakarta, Senin (27/3).

Dengan program reforma agraria, masyarakat akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan modal berupa tanah yang nantinya akan serahkan ke masyarakat untuk dikelola menjadi lebih produktif.

“Kemudian intinya memberi dukungan memberi modal kepada rakyat, memberi kesempatan kepada rakyat,” tutur Darmin.

Selain itu, reforma agraria merupakan bagian dari usaha pemerintah, untuk melakukan tranformasi di sektor pertanian untuk masyarakat golongan bawah.

“Ini adalah basis untuk tranformasi di sektor pertanian,” tutup Darmin.

Sebelumnya, ‎Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil mengungkapkan, gini ratio atau ketimpangan ekonomi di bidang pertanahan mencapai 0,6 sehingga ini menjadi masalah serius bagi negara ini.

“Tanah kalau dibiarkan jadi komoditas, generasi milenium kita bisa tidak punya rumah. Makanya kami punya program reforma agraria,” kata dia.

Lebih lanjut, rancangan undang-undang (RUU) Pertanahan ‎akan diserahkan ke DPR pada akhir Maret ini untuk dibahas bersama. Prinsip-prinsip pertanahan yang berekonomi keadilan dimasukan pemerintah dalam RUU tersebut. Pemerintah melakukan hal itu karena belajar dari kesalahan pemerintah Zimbabwe ketika melakukan reforma agraria.

“Jangan khawatir, kita tidak akan melakukan kebijakan seperti Zimbabwe yang berhasil sekali menjalankan reforma agraria. Seluruh kebun dibagi-bagi sehingga Zimbabwe menjadi negara yang memproduksi berbagai jenis produk pertanian, tapi kini justru jadi net importir hampir seluruh produk pertanian karena kekeliruan kebijakan,” jelasnya.

Soyan mengakui, bahwa dalam reforma agraria yang dilakukan pemerintah Jokowi, pihaknya akan mempercepat sertifikasi lahan minimal 5 juta sertifikat untuk rakyat miskin di beberapa wilayah di Indonesia di 2017.

Selain itu, penambahan juru ukur sebanyak 2.500-3.000 juru ukur swasta berlisensi yang telah disertifikasi dan lolos uji kompetensi di Kementerian ATR juga akan dilakukan.

Untuk masyarakat yang tidak memiliki atas hak milik, Kementerian ATR menyiapkan program redistribusi tanah yang menyasar tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak mengajukan perpanjangan, ditetapkan sebagai tanah terlantar. Tanah ini dijadikan tanah cadangan umum negara dan diredistribusikan ke para petani yang telah turun temurun mengolah tanah tersebut.

Pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal itu dilakukan Presiden, karena selama ini, kesenjangan sosial di Indonesia dinilai cukup besar.

Jadi, dengan melakukan reforma agraria, diharapkan upaya pemerataan ekonomi dan mengikis kesenjangan sosial di Indonesia akan terlaksana.

Previous Ketum MUI KH Maruf Amin: NKRI harga mati, jihad tidak berlaku
Next NU: Umat Islam sebaiknya tidak ikut aksi 313 karena tidak ada manfaatnya