Said Aqil Siradj: Munculnya isu PKI bukan hal baru, memasuki tahun Politik kembali diangkat


Jakarta, BuletinInfo – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj mengatakan, kembali munculnya isu Partai Komunis Indonesia (PKI), bukan hal baru. Menurutnya, memasuki tahun politik, akan muncul isu-isu seperti itu. Salah satunya tentang PKI.

“Setiap tahun, isu PKI pasti ramai. Jadi Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena tahun politik 2019,” kata Said usai Konferensi Pers Pernyataan Sikap Lintas Agama untuk Myanmar (SALAM), di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (22/9).

Menurut Said, masalah PKI adalah tragedi sejarah bangsa Indonesia yang menyedihkan. Sementara adanya pemutaran film G-30-S/PKI jika untuk meluruskan sejarah, ia mendukung. Bahkan, Said menyarankan untuk tidak hanya membuat film G-30-S, tapi sejarah lainnya seperti Bom Bali dan munculnya sejumlah teror hingga terjadi Bom Thamrin. Pasalnya, hal tersebut merupakan kejadian sejarah yang nyata.

Sementara terkait dengan isi film sejarah, menurut Said, sepenuhnya tanggung jawab sutradara. Khusus untuk film G-30-S ini, menurutnya, 65 persen kebenaran sejarah dan 35 persen bunga- bunga dalam film tentang sejarah perjalanan bangsa.

Untuk itu, ia mengimbau, masyarakat untuk tidak mencari kambing hitam atau membuat isu baru. Pasalnya, PKI sudah tidak ada lagi. Tapi, masyarakat harus dapat mengambil hikmah dari perjalanan bangsa.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Muhammad Abdullah Darraz mengatakan, adanya isu kebangkitan PKI merupakan komoditas politik yang dibuat- buat dalam mempertahankan keberadaan kelompok radikal keagamaan yang selama ini sering melakukan kampanye dan gerakan antikomunis.

“Padahal sebagaimana kita tahu paham komunis sudah terkubur sejalan dengan bubarnya Uni Soviet dan berubahnya pandangan ekonomi politik Tiongkok yang semakin mendekati kapitalisme. Apalagi di Indonesia organisasi PKI telah dilarang hingga kini melalui Tap MPR 25 tahun 1966,” terangnya , Jumat (22/9).

Menurutnya, seminar yang rencananya diadakan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah upaya untuk menguak kebenaran kekaburan informasi yang masih menyelimuti terkiat dengan tragedi 1965. “Jadi unjuk rasa untuk menolak seminar tersebut adalah penolakan terhadap upaya pengakuan kebenaran tersebut,” pungkasnya.

Untuk itu, ia mengimbau, semua elemen masyarakat untuk dapat menahan diri dan melakukan refleksi diri bahwa Indonesia membutuhkan persatuan dan harmoni dibandingkan mewariskan konflik masa lalu yang perkepanjangan.

Darraz juga menyebutkan, rekonsiliasi antar semua elemen bangsa dalam isu peristiwa 1965 ini harus disadari dengan melalui keinsyafan untuk berdialog dan membuka diri satu sama lain.

Previous Puluhan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Makassar Kumpul di Kafe Baca, Ini yang Dibahas
Next PLN Akan Bangun Menara Listrik Tertinggi di Dunia