Sanksi menanti bagi Wajib Pajak yang tidak patuh


Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah akan tindak tegas wajib pajak yang tidak patuh.

Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sudah berakhir tanggal 31 Maret 2017 lalu. Peluang untuk mengikuti Tax Amnesty untuk memperoleh fasilitas pengampunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 sudah tertutup.

Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, namun pengampunan pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak berhak  diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT.  Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak.

Saat ini Dirjen Pajak di bawah kementrian keuangan sedang menggodok Aturan Pelaksanaan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak ikut tax amnesty dan rencananya akan diterbitkan 1 – 2 bulan mendatang.

Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pasal 18 Undang Undang (UU) pengampunan pajak atau amnesti pajak (Tax Amnesty/TA). Pasal 18 UU Pengampunan Pajak mengatur tentang perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap selama sembilan bulan pelaksanaan amnesti pajak.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan PP untuk melaksanakan ketentuan UU Tax Amnesty pasal 18 ayat 1,2, dan 3 yang sebetulnya menggambarkan apabila sesudah Tax Amnesty selesai ditemukan harta dari wajib pajak yang belum ikut tax amnesty atau belum sepenuhnya disampaikan, maka bagaimana perlakuannya dalam hal penetapan tarif (pajak) temuan harta tersebut.

Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak mengatur, bahwa atas harta tambahan yang tidak diungkap peserta amnesti pajak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta sanksi sebesar 200 persen dari nilai PPh yang tidak atau kurang bayar.

“Kami bersama dengan Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) mem-final-kan bentuk RPP-nya sehingga ini bisa jelas bagi tim pajak untuk bisa menjalankan (Pasal 18 UU TA),” jelasnya.

Pemerintah akan membedakan pemberian sanksi bagi peserta amnesti pajak yang tidak jujur dalam melaporkan harta dengan wajib pajak (WP) yang sama sekali tidak mengikuti program amnesti pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, akan ada sanksi lebih berat bagi WP yang sama sekali tidak mendaftarkan diri dalam program pengampunan tersebut. Padahal, WP tersebut ternyata diketahui memiliki masalah dalam perpajakan.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji menyatakan DJP sudah mulai memanggil satu per satu wajib pajak yang tidak ikut dalam program amnesti pajak dan terindikasi melanggar aturan perpajakan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pasca amnesti pajak.

Previous Kapolda Sulut : Masyarakat Jangan Termakan Isu Referendum tapi Mempererat Kesatuan dan Persatuan Bangsa
Next Cak Imin Ada Upaya Benturkan Jokowi dengan Elemen Bangsa