Sebagai Partai Koalisi, PAN diminta jangan menjadi duri dalam daging


Sekjen PDIP : "Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden,"

Jakarta, BuletinInfo.com –NasDem menyebut sikap PAN yang kerap berbeda dengan kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla menyalahi komitmen partai koalisi. Sebagai koalisi, PAN dinilai seharusnya seirama dengan Jokowi.

Anggota Dewan Pakar NasDem, Teuku Taufiqulhadi menyebut PAN memang tidak dari awal mendukung Jokowi sebagai presiden. Namun, jika sudah gabung koalisi, PAN diminta jangan menjadi duri dalam daging.

“Koalisi itu yang kita ketahui tidak semuanya berasal dari pendukung awal tapi pendatang belakangan. Itu tidak ada masalah,” kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

“Ketika bergabung, sudah selesai semuanya. Kita bersama-sama menyukseskan pemerintahan sekarang. Berarti kita menyadari apa yang terjadi di tubuh koalisi dan relasi antara koalisi dan pemerintahan sekarang,” imbuh dia.

Sudah selayaknya partai koalisi pendukung pemerintah, harus dapat mendukung dan memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk keinginan pemerintah saat ini.

Sikap PAN yang berbeda pandangan mengenai Perppu Ormas, patut dipertanyakan karena PAN hingga saat ini masih tercatat sebagai partai pendukung pemerintah. Meski PAN bergabung saat pemerintahan sudah berjalan selama dua tahun.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mempertanyakan sikap pemerintah atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, terutama bagi para pemberi saran.

Dia mengatakan, Perppu baru bisa keluar, apabila negara dalam keadaan yang genting dan memaksa. Sehingga hal tersebut dinilai tidak tepat.

“Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan perppu? Sarannya kurang tepat,” kata Zulkifli seusai acara halal bihalal di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Pernyataan dia, memancing reaksi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan sikap tersebut karena PAN sejauh ini masih tercatat sebagai partai pendukung pemerintah.

“Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden,” ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Previous Ancaman dirikan negara Khilafah itu nyata, GP Ansor ajak masyarakat dukung Perppu Ormas
Next PAN jangan"abu-abu" gabung koalisi pemerintah, tapi sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah