Sejumlah Elemen Masyarakat Gelar Aksi Minta Penolakan Dan Pembubaran HTI


Seratusan orang dari Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Kalimantan Timur, melakukan unjuk rasa di kawasan simpang 4 mal Lembuswana, Samarinda, yang menolak sekaligus menuntut pemerintah segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tidak hanya GP Ansor dan Banser yang melakukan aksi tersebut, namun juga diikuti oleh aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Aksi tersebut dalam tuntutannya menolak gagasan khilafah yang diusung HTI, karena dinilai mengakibatkan perpecahan dan mengancam NKRI.

Selain itu, mereka juga menyebut propaganda khilafah bertujuan untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Kami menuntut pembubaran HTI di seluruh Indonesia. Baik sebagai organisasi paham, maupun pola tindakan,” kata Koordinasi Aksi Bela NKRI GP Ansor-Banser Kalimantan Timur, Murjani, dalam orasinya, Minggu (23/4).

“Kami juga meminta Gubernur Kaltim mengevaluasi yayasan Islamic Center Samarinda, yang kerap melakukan pembiaran terhadap aktivitas HTI di lingkungan Islamic Center,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pembina GP Ansor Kalimantan Timur Saparuddin mengatakan, aksi menuntut pembubaran HTI sebagai komitmen nasional GP Ansor tepat pada hari lahirnya Ansor ke-83 yang jatuh pada 24 April 2017 besok.

“Mereka, HTI, menyebut sebagai khilafah Islamiyah. Tentu kami Ansor, yang lahir sejak 1934 berkomitmen menjaga NKRI dengan 4 pilar bangsa adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini adalah komitmen yang bulat dari Ansor,” kata Saparuddin.

Dia mengatakan bahwa HTI adalah ancaman bagi NKRI.

“Kehadiran HTI, sudah mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Mereka sering beranggapan NKRI adalah produk sekuler. Dalam konteks itu, kemerdekaan yang diperoleh dari proses semua anak bangsa saat itu, dan Ansor ada dalam proses itu, tentu tidak akan tinggal diam,” tegas Saparuddin.

Dia juga mencontohkan bahwa di beberapa negara seperti Malaysia, Yordania dan Mesir, HTI sudah dibubarkan. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membubarkan HTI.

“Tidak ada alasan. Kita minta Gubernur Kaltim segera bersikap, menolak keberadaan HTI,” demikian Saparuddin.

Seperti yang diketahui bahwa HTI menginginkan berdirinya khilafah, di mana nantinya kepemimpinan negara tersebut menjadi tunggal dan sentralis.

Hal itu tentunya tidak sesuai dengan demokrasi pancasila di Indonesia. Dalam demokrasi, kepemimpinan dipilih oleh rakyat dan rakyat juga memilih perwakilannya di lembaga legislatif.

Hal itu membuat sistem khilafah tidak sesuai dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

Previous KartuKeluarga Sejahtera (KKS) diharapkan dapat mengontrol subsidi tepat sasaran
Next 6 Juta Orang Akan Terima Bantuan Non Tunai PKH