Selain Terlibat Dalam Kasus Depo Pertamina, Sandiaga Uno Terlibat Pembobolan Dana Telkom


Calon Wakil Gubernur No 3 Sandiaga S Uno banyak memiliki masalah hukum yang masih belum diselesaikan, dari mulai rencana pembangunan Depo Minyak Pertamina di Balaraja, hingga membobol dana PT Telkom pada 2003-2004 silam.

Pada 4 September 2010, Koordinator Presidium Humanika (Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan) M Syaiful Jihad, pernah meminta agar KPK mengusut dugaan korupsi senilai Rp 1,116 triliiun tersebut.

“Kami sudah lama menyuarakan ini tapi tidak mendapatkan tanggapan serius KPK,” kata Syaiful.

Kasus Sandiaga Uno tersebut bermula pada tahun 1995 saat PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) sampai tahun 2010 dengan PT. Mitra global Telekomunikasi Indonsia (PT. MGTI) pada Divisi Regional (DIVRE) IV Jawa Tengah dan Jogjakarta. Pada 24 September 2003, PT. MGTI diambil alih oleh PT. Alberta Telecommunication (PT. AT) melalui pengalihan bersyarat seluruh kepemilikan saham yang bernilai sebesar US$ 266.000 juta.

Kemudian pada 20 januari 2004, PT. Telkom menandatangani amandemen dan perjanjian kembali surat perjanjian KSO, dengan present value kewajiban pembayaran FIR PT. Telkom kepada PT. MGTI sampai dengan akhir masa KSO sebesar US$ 390.000 (yang tercatat dalam laporan keuangan) hal tersebut mengakibatkan terdapat potensi kerugian  sebesar US$ 124.00 juta dalam transaksi penyelesain unit KSO Divre IV. PT Alberta Communication adalah perusahaan yang didirikan oleh Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga S Uno.

Sedangkan pemegang saham PT. MGTI dan PT. AT sebenarnya pihak yang sama  yaitu Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga S Uno.

“Dari sini terlihat upaya akal-akalan yang sistematis untuk membobol uang PT. Telkom,” katanya.

Penyimpangan ini, menurutnya, diperkuat dengan hasil pemeriksaan (audit) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun anggaran 2006 berdasarkan surat tugas BPK-RI No. 49/ST/VII- XV.2/8/2006 tertanggal 28 Agustus 2006 yang menyebutkan bahwa pembayaran pendapatan tetap mitra usaha (Fixed Investor Revenue/FIR) PT. TELKOM kepada PT. MGTI lebih tinggi sebesar US$ 124.00 juta. Jumlah ini setara dengan Rp. 1.116 triliun (jika kurs 1 US$=Rp.9.000,00).

“Jika kita mengamati kasus-kasus ledakan gas dikarenakan slang dan regulator yang tidak memiliki standar (SNI) serta menelan puluhan korban jiwa, uang tersebut dapat mensubsidi slang dan regulator kepada 31 juta lebih pengguna tabung gas 3 kg. Sungguh fantastis!” kata Syaiful.

Sebetulnya kasus Sandiaga Uno tersebut sempat mendapat perhatian Komisi I DPR-RI (periode 2004-2009) dengan mendesak KPK/Kejaksaan Agung agar tidak membekukan (mempetieskan) kasus-kasus terkait KSO PT. TELKOM yang menimbulkan kerugian negara atau public. Akan tetapi, kasus Sandiaga tersebut anehnya tidak diproses lebih lanjut.

PT. TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana jika terdapat penyimpangan dapat diartikan sebagai sebuah kerugian negara yang merupakan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat dijerat dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 junto Undang-undnag No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut, sebetulnya bukti-bukti tentang penyimpangan Sandiaga tersebut sudah ada di meja KPK.
“Kami harap KPK segera proses Sandiaga S Uno dan Edwin Soeryadjaya yang diduga telah bersekongkol membobol uang PT Telkom,” kata dia.

Yang anehnya, walaupun selama ini nama Sandiaga Uno banyak terlibat dalam kasus korupsi dan penyelewengan dana negara yang bernilai milyaran rupiah, namun dirinya selalu berhasil lolos dan kasusnya tidak diproses.

Bahkan, Sandiaga Uno saat ini berhasil untuk mengikuti pencalonan cawagub DKI Jakarta, walaupun selama ini memiliki track record yang buruk dan terlibat banyak kasus hukum.

Keberadaan Sandiaga dalam pilgub DKI tentunya menciderai proses demokrasi Indonesia. Bagaimana mungkin Jakarta yang merupakan barometer demokrasi Indonesia bisa memiliki cawagub yang bermasalah dalam segi hukum dan melakukan korupsi.

Previous Perundingan Dengan Freeport Indonesia Terancam Dihentikan Akibat Demo Bayaran
Next Ditjen Pajak: Warga Negara Yang Baik, Taat Pajak