‘Semen Rembang Milik Indonesia’, Pemerintah melalui Kementerian ESDM bentuk Tim Pengkaji.


Jakarta, BuletinInfo – Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Tahun 2014 telah disebutkan bahwa lokasi pabrik Semen Rembang tidak berada di atas sungai atau mata air. Namun demikian, Pemerintah melalui ESDM membentuk Tim untuk meneliti dan memastikan hal tersebut.

Banyak polemik yang dihadapi dalam pembangunan pabrik milik PT. Semen Indonesia yang notabene adalah milik rakyat Indonesia. oleh karena itu, sudah sewajarnya rakyat mendukung pembangunan dan pengoperasian pabrik tersebut. banyak keuntungan yang didapat seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan membantu agar tercapainya program pemerintah semen satu harga yang telah dicanangkan Presiden Jokowi. Hal ini untuk menciptakan pemerataan di seluruh wilayah NKRI agar dapat meningkatkan ekonomi Indonesia untuk tidak kalah bersaing dengan negara lain.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi akan  menerjunkan tim untuk mengkaji kawasan karst Rembang, di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Langkah itu dilakukan seiring munculnya polemik terkait rencana operasional PT Semen Indonesia di kawasan tersebut.

“Ini penting, agar tidak ada salah informasi,” kata Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendar dalam diskusi Bedah Fakta Karst Rembang, di Bandung.

Selama ini, banyak pihak yang beranggapan bahwa aktivitas tambang tidak boleh dilakukan di lokasi tersebut karena termasuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Namun sejauh ini memang belum ada penetapan sebagai KBAK. Oleh karena itu pihaknya akan menerjunkan sedikitnya 12 tenaga ahli untuk mengkaji kawasan tersebut.

Ahli dihadirkan dari berbagai latar belakang yang terkait dengan karst. Upaya ini diperlukan untuk memutuskan apakah operasional tambang semen ini layak atau tidak dilakukan di karst Rembang

Dia melanjutkan, Kementerian ESDM sendiri akan sangat hati-hati untuk nantinya menilai karst tersebut. Dalam penetapan ini, pihaknya akan menggandeng semua pihak terkait untuk menguatkan hasil kajian. “Kami tak cukup berdasarkan analisis, hipotesa, dan perkiraan, harus ada pembuktian,” katanya.

Observasi ini akan dilakukan paling lambat April ini dengan waktu diperkirakan hingga enam bulan dengan melakukan berbagai penelitian seperti terkait geofisika dan resampling hidrokimia.

Akan dilakukan kajian lebih mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang bisa dibuktikan secara scientific. Hasil penelitian nanti akan diserahkan ke Menteri ESDM untuk menjadi bahan dalam menetapkan KBAK.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2015 bahwa KBAK ditetapkan oleh Menteri ESDM, dimana untuk menetapkan suatu kawasan bentang alam karst, di bawahnya harus ada mata air dan diusulkan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, apabila hasil kajiannya menetapkan kawasan tersebut sebagai KBAK, maka segala aktivitas penambangan harus dihentikan.

Penolakan warga terkait operasional PT Semen Indonesia berawal dengan adanya ketakutan akan kehilangan sumber air dari sungai bawah air  yang menurut warga berada di bawah lokasi pertambangan semen. Namun meski di sekitar kawasan itu terdapat sejumlah mata air, secara kasat mata tidak ditemukan adanya aliran sungai bawah tanah.

Previous Indonesia-Bahrain sepakat atasi Terorisme bersama masyarakat Internasional
Next Pemerintah serius atasi banjir kab Bandung, bekerja secara maksimal