Semua Pihak Diharap Dapat Menciptakan Pilkada Papua Damai


Jakarta- Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengingatkan, ada sejumlah daerah kabupaten dan kota di Papua yang rawan konflik pascapenyelenggaraan Pilkada serentak 2017. Di antaranya Kabupaten Intan Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, dan Kabupaten Maybrat.

Karena itu, dia mengajak agar semua pihak termasuk partai politik harus ikut menjaga situasi yang aman dan tertib. Dengan demikian, hasil Pilkada tentunya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat di Papua.

Pigai melihat bahwa saat ini masih ada upaya intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berupaya mengadu domba rakyat Papua melalui hasil Pilkada.

“Negara tidak boleh intervensi urusan penyelengaraan pemilu di sejumlah Kabupaten dan kota di Papua. Intervensi tidak hanya negara, tetapi parpol juga ikut berperan,” kata Pigai di Jakarta, Selasa (21/3).

Pada kasus di Kabupaten Maybrat, misalnya, ada indikasi kecurangan yang terjadi di 25 tempat pemungutan suara (TPS) oleh penyelenggara maupun tim sukses salah satu pasangan.

Sebelum pelaksanaan pencoblosan pada 15 Februari 2017, diduga surat suara yang ada di 25 TPS telah dicoblos oleh oknum-oknum tertentu. Atas kejadian tersebut, tentunya sudah melanggar hak memilih yang merupakan lingkup kerja dari Komnas HAM.

Dengan banyaknya TPS yang sudah dikondisikan tersebut membuktikan ada upaya sistematis untuk mengganggu proses demokrasi di tanah Papua. Oleh sebab itu, tentunya harus diselesaikan secara tuntas.
Pigai juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyidangkan kasus Pilkada di Papua secara adil dan transparan. Semua harus dilakukan agar tidak terjadi gesekan di antara para pendukung pasangan calon yang bisa saja berujung pada diintegrasi bangsa.

Sebelumnya, pilkada serentak di Papua sendiri dapat berhasil terselenggara tanpa ada munculnya konflik.

Hal itu tentunya menunjukkan kedewasaan masyarakat Papua dan pengamalan demokrasi yang positif di sana.

Berhasilnya penyelenggaraan pilkada damai tersebut, diharapkan jangan dirusak oleh intervensi dari sejumlah pihak yang nantinya dapat menimbulkan konflik.

Diharapkan juga agar masyarakat Papua dapat menerima siapapun yang terpilih, karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

Sehingga nantinya tidak dapat diprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung-jawab.

Previous Jelang Pilkada Putaran Kedua: Mari Kita Jaga Persatuan, Jangan Mau Terprovokasi
Next Kapal Jangkrik, Kapal Pengolah Gas Terbesar Rakitan Indonesia