Siapa Yang Dikawal GNPF-MUI Dalam Aksi 287, Sedangkan MUI Larang Aksi Tersebut?


Jakarta – Meskipun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas melarang aksi 287 yang menuntut pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang akan digelar pada Jumat (28/7/2017) besok. Namun, diketahui bahwa aksi 287 yangni diinisiasi oleh Presidium Alumni 212 (PA 212) akan tetap dilakukan.

Beberapa petinggi Presidium Alumni 212 menyatakan kalau kemasan aksi tersebut berupa salat Jumat di Masjid Istiqlal yang akan dilanjutkan dengan long march ke Istana Presiden.

Bahkan, diketahui salah satu yang membekingi acara tersebut adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Selain GNPF, ada juga Front Pembela Islam (FPI) yang pimpinannya saat ini menjadi buronan kasus pornografi.

Akan tetapi,  keterlibatan GNPF MUI dan FPI dalam aksi ini sengaja mereka sembunyikan.

Hal ini terungkap dalam catatan hasil rapat tertutup PA 212 yang bocor ke publik.

Dalam rapat tertutup yang digelar di Roemah Rakyat Jl. Tebet Timur Dalam Raya, No. 133, Tebet Jakarta Selatan pada Senin (24/7/2017) malam itu, Ketua PA 212, Slamet Maarif mewanti-wanti agar aksi 287 ini tidak terkesan dikendalikan oleh GNPF MUI dan FPI.

“FPI dan GNPF ini sangat rentan sekarang. Jadi kita harus main cantik. Kita seolah-olah harus menunjukkan bahwa ini murni Presidium, walaupun GNPF dan FPI ada di belakang kita,” kata Slamet.

Aksi 287 ini nantinya akan memperbanyak bendera merah putih dan mengurangi bendera tauhid. Peserta aksi dilarang keras membawa spanduk yang menyudutkan pemerintah.

“Dilarang keras menggunakan spanduk yang menyudutkan pemerintah. Misalnya, ‘Turunkan Jokowi’. Kalau ada yang bawa spanduk ini, tim keamanan wajib menurunkan. Kita akan memperbanyak bendera Merah Putih. Dan tagline yang kita pakai ‘Ini Negara Hukum, Bukan Negara Kekiasaan’. Jadi kita harus kurangi penggunaan kata ‘Laa Ilaha Illallah’,” ujar Slamet dalam pertemuan tersebut.

Slamet menargetkan aksi 287 itu mengarah seperti aksi 212 yang menuntut proses hukum Ahok dalam kasus penodaan agama. Jika aksi 287 itu berhasil mengundang massa, maka akan terus digelar aksi-aksi selanjutnya.

“Saya kira ini yang paling penting, aksi kita ini akan mengarah seperti 212. Jadi ini sebagai permulaan. Dan akan terus digelar hingga seperti aksi 212. Kalau di aksi permulaan ini kita sukses mengundang massa, maka insyaallah akan terus membesar ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Habib Umar yang merupakan tuan rumah dari pertemuan tersebut mengatakan, bahwa aksi 287 itu harus fokus pada tujuan yakni mencapai kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah memiliki pemimpin dari kalangan umat Islam.

Namun, Habib Umar tidak menjelaskan pemimpin daerah mana yang harus dari kalangan muslim. Sebab, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI saat ini sudah dikuasai oleh pemimpin yang beragama Islam.

“Kita ini harus fokus kepada tujuan. Tujuan kita adalah mencapai kemenangan. Kemenangan apa? Yaitu supaya kita punya pemimpin dari kalangan umat Islam,” ujar habib Umar.

“Karena kita sekarang berjuang untuk memenangkan, maka bendera Merah Putih yang lebih pas kita pakai. Bukan bendera yang lain. Kalau kita sudah menang, kita pakai bendera apa saja terserah,” imbuhnya.

Habib Umar mengatakan, bahwa bendera Merah Putih hanyalah sebagai strategi untuk mengelabuhi pemerintah agar massa yang berdemo terkesan memiliki nasionalisme yang tinggi.

“Saya berani bersumpah, penguasa itu akan bingung kalau umat Islam sudah memegang Bendera Merah Putih. Itu yang pemerintah takuti. Mereka gemetar kalau lihat kita pegang Merah Putih. Ini sebagai strategi saja,” ujarnya.

Keterlibatan GNPF-MUI sendiri dalam aksi tersebut tentunya tidak sesuai dengan keinginan dari MUI sendiri. Padahal, MUI secara tegas mengatakan agar aksi tersebut tidak dilakukan dan meminta agar persoalan Perppu Ormas diserahkan melalui jalur hukum saja.

Bahkan, Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, sudah setuju dengan penerbitan Perppu tersebut. Namun, kenapa GNPF-MUI yang menamakan diri sebagai pengawal fatwa MUI tidak mau mengikuti perintah dari MUI.

Hal ini tentunya tidak masuk akan, karena itulah kenapa kemudian GNPF MUI tidak mau menunjukkan diri ke publik terkait rencana aksi kali ini. Alasannya, MUI sendiri melarang aksi tersebut. Sementara GNPF membawa-bawa nama MUI dalam pergerakannya.

Jadi, aksi ini tentunya akan menjadi perranyaan besar bagi publik, apakah benar GNPF-MUI betul-betul bertujuan mengawal fatwa MUI? Wong, perintah MUI saja dilanggar. Atau ada agenda lain? (FC)

Previous Yang menyebut perppu ormas represif hanyalah mereka yang anti Pancasila
Next Paskibraka perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa