SKB untuk bina mantan anggota HTI merupakan tindak lanjut Perppu no 2 tahun 2017


Jakarta, Buletin Info – Pemerintah rencananya akan mengeluarkan Surat keputusan bersama (SKB) tentang peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

SKB yang menjadi bagian dari tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) itu tidak bertujuan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan tujuan penerbitan SKB justru untuk mendinginkan suasana setelah pemerintah mencabut izin badan hukum organisasi tersebut.

“Justru mendinginkan suasana, menenteramkan, membuat rakyat tidak gelisah, tapi ada satu sikap yang sama, (sikap) yang jelas,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis (3/8).

Menurut Wiranto SKB tersebut akan disesuaikan dengan kondisi sebelum dan sesudah pencabutan status hukum HTI.

“SKB itu fokusnya bagaimana kita memperlakukan mantan, pengurus, anggota HTI agar tidak terjadi satu tindakan-tindakan langsung dari masyarakat, itu secara hukum kami lindungi,” ujarnya.

SKB sekaligus sebagai imbauan untuk melakukan pembinaaan kepada mantan pengurus atau anggota HTI agar kembali pada Pancasila, UUD 1945, dan bhineka tunggal ika.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan pemerintah tidak melarang mantan pengurus atau anggota HTI untuk berdakwah. Tetapi dakwah yang disampaikan harus sesuai dengan etika dan aturan di Indonesia.

SKB untuk eks anggota HTI akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung.

Sementara untuk kementerian maupun lembaga lainnya akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menandatangani SKB tersebut untuk menyamakan persepsi tentang tindakan yang harus diambil.

“Misal dari Kemenristekdikti, Kementerian agama itu nanti berkoordinasi dengan menteri-menteri yang menandatangani SKB itu untuk bagaimana menyeleraskan tindakan di lapangan,” kata Wiranto.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Letjen TNI Yoedhi Swastono sebelumnya mengatakan pemerintah masih membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


Yoedhi menjelaskan, SKB tersebut merupakan tindak lanjut dari Perppu Ormas. SKB itu disebut untuk lebih mengefektifkan implementasi perppu.

“Intinya itu imbauan kita semua bahwa perppu itu menyangkut masalah organisasi masing-masing di masyarakat. Itu saja intinya di SKB-nya,” ungkapnya. (wis/osc)

Previous Satgas Patroli Siber Bareskrim kembali tangkap tersangka ujaran kebencian, Sri Rahayu Ningsih ditangkap di Cianjur
Next Pemerintah ajukan perbaikan lampiran UU Pemilu kepada DPR