Sri Mulyani Bongkar Penyelundupan Teksitil


Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil membongkar kasus penyelundupan tekstil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Bea Cukai bekerja sama dengan PPATK, Ditjen Pajak, Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar pelanggaran ekspor dengan modus pemberitahuan barang yang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),” kata Sri Mulyani saat konferensi pers, Jakarta, Rabu (3/5).

Barang-barang tekstil selundupan tersebut masih terbungkus rapih di dalam kontainer. Terlihat jelas barang tersebut berupa pakaian, kain yang merupakan produksi dari PT SPL yang berlokasi di Bandung.

Dia mengatakan bahwa PT SPL akan melakukan ekspor barang dalam PEB dengan pemberitahuan 4.038 roll kain, namun hasil dari analisis intelijen Bea Cukai Tanjung Priok hanya kedapatan 583 roll kain.

Dia melanjutkan bahwa PT SPL dijerat dengan Pasal 103 huruf a atau pasal 102 huruf F UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

“Hasil audit potensi kerugiaan negara dari manipulasi dan seludupan ini kurang lebih sebesar Rp 118 miliar,” jelasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa terbongkarnya kasus penyelundupan ini juga sekaligus menetapkan dua orang terangka dengan inisial FL dan BS, serta telah dilakukan penyitaan 16 rekening bank, tanah, dan bangunan, mesin tekstil, apartemen, dan polis asuransi.

Tidak sampai di situ, kata Sri Mulyani, Bea Cukai Tanjung Priok bekerja sama dengan Kepolisian Resort Tanjung Priok, Bea Cukai Bandung, dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat juga berhasil menggagalkan ekspor tekstil yang dibertitahukan berupa curtain/gorden, namun setelah diperiksa perugas kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus lagi dengan kain dan karton.

Berdasarkan penelitian pertugas, didapati bahwa 3 kontainer yang membawa tekstil selundupan ini milik PT LHD, sebuah perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat (KB) yang berada di wilayah Bandung. Perkiraan nilai barang kurang lebih Rp 7 miliar.
Keberhasilan dalam membongkar kasus penyelundupan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani penyelundupan. Karena selama ini, penyelundupan telah banyak merugikan negara.

Previous Presiden Diharapkan Evaluasi Kinerja Menhan Dan Panglima TNI
Next Pemerintah Jamin Harga dan Pasokan Bahan Pokok Selama Ramadhan dan Idul Fitry Aman