Taat Pajak Untuk Membangun Indonesia


Jakarta, BuletinInfo – Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah berakhir pada 31 Maret 2017 lalu sejak disahkannya Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada 1 Juli 2016 oleh Presiden Joko Widodo.

Hasilnya uang tebusan terkumpul dari tiga periode penyelenggaran tax amnesty  mencapai 81,8% atau sebesar Rp135 triliun. Berdasarkan realisasi Surat Setoran Pajak (SSP), angka itu masih lebih rendah Rp30 triliun atau sekira 18,18% dari target Rp165 triliun, namun jika dibandingkan dengan negara lain, program amnesty pajak yang dilakukan di Indonesia terbilang berhasil.

Tax Amnesty merupakan aturan yang sengaja dibentuk oleh otoritas pajak negara dalam rangka memberikan kesempatan kepada para wajib pajak yang selama ini tidak patuh terkait dengan melaporkan penghasilannya serta melakukan pembayaran pajak yang diwajibkan.

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan bagi Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Apa yang dimaksud dengan pajak dan apa sebenarnya manfaat membayar pajak?

Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Selain itu, pajak yang telah disetorkan, digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat seperti  memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Sedangkan, manfaat pajak bagi Perekonomian Negara yakni; Membiayai Pengeluaran Negara; Membiayai Pengeluaran Produktif; Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquiditing dan tidak reproduktif serta membiayai pengeluaran yang tidak produktif.

Muncul pertanyaan tentang pengampunan pajak atau Tax Amnesty.

Pengampunan Pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak, namun merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak berhak  diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT.  Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak.

Tak Amnesty ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengungkap jumlah harta yang dimiliki tanpa perlu khawatir dengan sanksi perpajakan yang harusnya ditanggung. Dengan begitu, masyarakat akan lebih patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuannya.

Bagi pasar modal, program ini memberi dampak besar yang sangat besar, dimana membuat pasar modal terlihat semakin transparan. Berkat tax amnesty kepercayaan investor menanamkan modalnya semakin besar. Hal itu tercemin dari data frekuensi dan nilai transaksi harian saham.

Program Tax Amnesty di Indonesia patut mendapat apresiasi tinggi sebagai program amnesty pajak tersukses di dunia. Bahkan dalam suatu konferensi di London, salah satu pembicara dari Singapura menyatakan amnesty pajak di Indonesia dapat dijadikan model dunia,

Oleh karena itu, mari taat pajak karena pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara, sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak.

Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak, dimana pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara.

Warga Negara Baik Taat Pajak.

Previous Ponorogo sedang di selimuti dengan dukacita
Next Mendag : Stok dan harga bahan pokok menjelang bulan puasa dan Lebaran dipastikan Aman