Posts in tag

pemerintah


Jakarta, BuletinInfo.com – Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. ‎Satgas ini bertugas menyelesaikan segala hambatan dalam proses perizinan maupun pelaksanaan investasi di Indonesia mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah (Pemda). Pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah ditetapkan …

38

Jakarta, BuletinInfo – Berdasarkan data Trading Economics, rasio utang Pemerintah Indonesia  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menempati urutan dua terendah dari 10 negara Asia Tenggara. Sebagaimana dikutip dari laman http://ekonomi.metrotvnews.com/globals dan https://id.tradingeconomics.com/, Minggu 29 Oktober 2017, tercatat bahwa negara dengan rasio utang terendah adalah Brunei dan tertinggi adalah Singapura. Berikut daftarnya: 1. Brunei mencatat utang pemerintah setara dengan …

43

Jakarta, BuletinInfo – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah selama September 2017 mencapai Rp3.866,45 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN sebesar Rp536,91 Triliun (13,9%), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1%). Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan bahwa pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Namun, meski …

54

Jakarta, BuletinInfo.com – Pemerintah Indonesia mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam setelah hampir 50 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesie. Seperti yang dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, mulai 1 Januari 2018, Pemerintah mengalihkelolakan Blok tersebut kepada Pertamina yang merupakan representasi Negara dimana urat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 14 April 2015 kepada Kepala SKK …

40

  Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah merilis data tentang pencapaian pemerintah selama 3 tahun terakhir, salah satunya di bidang politik. Berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden, Indeks Demokrasi Indonesia menurun. Pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (19/10/2017), terlihat adanya penurunan Indeks Demokrasi Indonesia sejak 2015. Pada 2015, indeks tersebut berada di angka …

46

Jakarta, BuletinInfo – Pemerintah telah menyelesaikan 5 proyek strategis nasional (PSN) per Juli 2017. Ratusan proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi, proses pengadaan, dan masih dalam tahap persiapan. Jumlahnya ada 245 proyek dan 2 program PSN dengan nilai investasi Rp 4.197 triliun. “Proyek strategis nasional ada yang sedang disiapkan, dibangun, dan sudah selesai. Pembangunannya menyebar ke seluruh …

51

Jakarta, BuletinInfo.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan bibit dalam rangka peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Selain itu, secara simbolis Presiden juga melakukan penanaman perdana peremajaan kebun kelapa sawit seluas 4.400 hektare perkebunan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan pada Jumat (13/10). Peremajaan yang pertama kali di Indonesia itu diawali dengan bantuan bibit bagi …

59

Jakarta, BuletinInfo.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  merupakan bagian dari paket kebijakan ke-XVI Pemerintahan Jokowi-JK yang diumumkan Presiden pada bulan Agustus lalu. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin …

46

Jakarta, BuletinInfo –  Mungkin yang saat ini dialami Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen Purn. Syarwan Hamid dapat disebut dengan Purnawiran Post Power Syndrome. Pernyataannya yang mengatakan bahwa Presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa tidak mencerminkan sosok sebagai seorang pensiunan pejabat yang seharusnya memberikan ilmu dan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Diusianya yang sudah senja, Syarwan malah giat …

62

Jakarta, BuletinInfo.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya untuk tak menjegal perusahaan rintisan (start up), terutama di bidang ekonomi digital, dengan aturan main yang berlebihan. Pasalnya, Jokowi menyebut bahwa inovasi-inovasi baru dan terobosan biasanya lahir dari usaha rintisan, yang notabene membutuhkan biaya cukup besar. “Jadi, start up jangan dicekik dengan regulasi berlebihan. Jangan terlalu diatur-atur,” ujarnya …

37