Tak Ada Keharusan Presiden Terima Demonstran di Istana


Demonstrasi besar gabungan Ormas-Ormas Islam pada 4 November 2016 telah usai. Namun masih terdapat residu persoalan yang masih mengganjal. Selain tuntutan agar Presiden RI Joko Widodo harus menangkap Ahok, juga para pendemo dan mungkin masyarakat umum mempertanyakan ketiadaan Presiden Jokowi saat demo berlangsung.

Penjelasan Mensesneg Pramono Anung, bahwa sebenarnya Presiden Jokowi bermaksud menemui para pendemo tetapi ada kendala yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas, sangat tidak dipahami oleh para pendemo, bahkan muncul berbagai respon dan tanggapan yang bersifat negatif.

Apabila kita cermati secara jernih cuplikan isi pernyataan Presiden Jokowi pada saat Konferensi Pers usai aksi demo sangat jelas. Presiden menegaskan posisinya. “Saya telah memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa,” ujarnya.

Isi pernyataan tersebut sebenarnya merupakan penegasan Presiden atas Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”.

Dengan demikian, pendapat yang mengatakan, bahwa Presiden Jokowi tidak bertanggung jawab, jelas sangat tidak mendasar dan bertentangan dengan logika politik konstitusi.

Di sisi lain, tidak ada kewajiban atau keharusan Presiden Jokowi menerima pimpinan pendemo di Istana negara, dalam hal ini Habib Rizieq, yang masyarakat secara umum mengetahui yang bersangkutan memiliki reputasi sebagai salah satu penggerak aksi-aksi demo ormas Islam selama ini, yang banyak merugikan citra Islam karena selalu memaksakan kehendaknya.

Presiden Jokowi tidak harus berada pada posisi diatur atau ditekan oleh hanya sekelompok orang dalam menentukan kebijakan, termasuk di dalam kasus penanganan hukum menyangkut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Habib Rizieq bukanlah representasi kekuatan umat Islam Indonesia, dan tidak bisa pula mengklaim dirinya sebagai pimpinan umat Islam Indonesia.
Dengan demikian sangat salah penilaian yang mengatakan, bahwa Presiden Jokowi abai terhadap umat Islam.

Masih banyak pimpinan umat Islam di Indonesia yang sangat pantas untuk diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Hal ini tercermin dari pertemuan Presiden Jokowi dengan para ulama besar Indonesia yang berada di tubuh organisasi NU dan Muhammadiyah, yang nyata-nyata merupakan organisasi besar umat Islam Indonesia.

Selain itu kunjungan Presiden Jokowi ke PB NU pada 7 November 2016 semakin menguatkan komitmen beliau terhadap para ulama Indonesia.
Dengan demikian, Habib Rizieq juga perlu menyadari bahwa mungkin keulamaannya tidak cukup dipercayai, mengingat sikap dan perilaku anda yang tidak menunjukkan anda sebagai seorang ulama besar.

Jadi seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu menerima orang-orang seperti Habib Rizieq, Munarman, dan Bachtiar Nasir sebagai kaum munafik.

Dodik Prasetyo
Koresponden LSISI

Previous The Maturity Democracy of Indonesia
Next Potensi Makar dan Penghinaan Lambang Negara oleh Habib Rizieq