Tanggapi Hak Angket Isu Cantrang, Susi: Ya Silahkan, Saya Hanya Laksanakan Keputusan Presiden


Wakil Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daniel Johan akan menggalang hak angket terkait dengan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menanggapi ancaman tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti  mempersilakan DPR jika ingin menggalang hak angket dalam pelarangan cantrang.

“Ya silakan saja kalau ingin menggunakan hak angket,” kata Susi di Kampus UMY, Yogyakarta, Sabtu (6/5).

Sebagai pembantu Presiden, dia mengatakan akan melaksanakan semua keputusan yang diperintahkan Presiden.

“Presiden kan bilang kita harus move on. Ya beralih dengan alat tangkap lainnya yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan pelarangan cantrang baru akan diterapkan Juni 2017 yang akan datang. Setelah sebelumnya diperpanjang selama enam bulan.

“Sampai Desember masih boleh beroperasi dan KKP hanya urusi kapal di atas 30 gross ton,”  ungkapnya.

Dia pun mengaku pelarangan cantrang yang tak lain pukat harimau tersebut menguntungkan nelayan karena keberadaan ikan tetap terjaga. Tangkapan ikan juga bertambah banyak.

“Sekarang saya tanya kalau yang menggunakan kapal 30 gross ton itu nelayan bukan. Harganya kapal saja satu miliar. Apakah nelayan mampu beli,” tanya Susi.

“Sudah ya kalau masalah cantrang saya tidak mau jawab,” tambahnya.

Sebelumnya, dia juga meminta agar isu pelarangan cantrang ini jangan dipolitisasi karena pelarangan ini ditujukan untuk kebaikan nelayan dan ekosistem laut.

Penggalangan hak angket DPR merupakan bentuk dari politisasi isu pelarangan cantrang.

Terlebih lagi, selama ini anggota DPR terlalu mudah melakukan hak angket dan mempolitisasi isu-isu tertentu.

Hal ini tentunya dapat membuat citra negatif terhadap anggota DPR.

Previous Rektor Harus Terlibat Dalam Pencegahan Radikalisme Masuk Wilayah Kampus
Next Tahun ini Pemerintah Menghentikan Impor Jagung