Tanggapi Permintaan Masyarakat, Presiden Jokowi Tanda Tangani Perppu Ormas Radikal


Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang ormas radikal.

Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Dia mengatakan bahwa Presiden sudah menandatangani Perppu tersebut.

“Ya, Perppu sudah. Ditandatangani Presiden dan besok akan dibacakan,” ujar Said Aqil di Halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Namun, dia sendiri mengaku belum mengetahui detail soal isi dari Perppu tersebut.

“Saya enggak tanya (Presiden). Kalau ada yang kurang, saya usul lagi nanti,” tutur Said Aqil.

Said Aqil dipanggil ke Istana sebagai Ketua Umum PBNU, sebelum pengumuman dan pembacaan Perppu tentang pembubaran ormas radikal anti Pancasila.

Pembentukan Perppu ini tidak lepas dari desakan yang sebelumnya disampaikan oleh 14 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Ormas tersebut mendesak agar pemerintah segera bubarkan HTI.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas sebagai landasan hukum untuk membubarkan ormas-ormas radikal.

“Pemerintah perlu segera mewujudkan komitmennya untuk menindak ormas anti-Pancasila seperti HTI. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah mempercepat penerbitan Perppu tentang Ormas dan menindaktegas ormas yang merongrong Pancasila dan UUD 1945,” ujar Said saat memberikan keterangan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2017).

Desakan itu langsung direspon cepat oleh Jokowi dengan mengeluarkan Perppu tersebut.

Respon cepat dari pemerintah inilah yang membuat masyarakat harus berterima kasih.

Karena selama ini, HTI telah menimbulkan banyak polemik di masyarakat.

Keberadaan HTI yang anti Pancasila disinyalir dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal ini dilakukan agar polemik mengenai pembubaran HTI cepat terselesaikan. Nantinya dengan ditandatanganinya Perppu ini, pemerintah akan memiliki landasan hukum untuk segera membubarkan HTI. Jika tidak mau membubarkan diri sendiri, maka pemerintah dengan landasan Perppu ini akan segera mencabut badan hukum dan keberadaannya secara resmi di Indonesia.

Keputusan ini sudah final, sehingga membuat tidak ada lagi alasan HTI untuk terus melakukan aktivitas keorganisasiannya. Karena Perppu akan menjadi landasan bagi siapa saja yang melihat kegiatan-kegiatan HTI untuk mengingatkan dan membatasi pergerakannya.

Previous Ormas Radikal Bubar, Pemerintah Siap Umumkan Perppu Pembubarannya
Next Perppu tentang ormas terbit di sambut positif masyarakat , HTI hanya menjadi bagian masa lalu