Tindakan Segelintir Anggota DPD Saat Rapat Paripurna Dapat Merusak Citra DPD


Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung alot, juga diwarnai aksi saling dorong.

Situasi sidang mulai memanas ketika salah satu  Anggota DPD dari Jawa Timur Ahmad Nawardi maju ke atas podium dan mengambil alih pengeras suara.

Hal itu akhirnya membuat anggota lainnya  bergegas ke arah podium karena tak terima Nawardi mengambil alih podium di pertengahan sidang. Ia lah Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo.

Langkah Afnan tersebut diikuti oleh beberapa anggota lainnya berkerumun di sekitar podium yang menyebabkan situasi makin memanas. Akan tetapi, langkah Afnan yang naik ke atas podium terhenti karena ia sempat ditarik hingga terjatuh dari atas panggung podium oleh Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Rhamdani.

Kejadian tersebut kemudian membuat situasi sidang semakin panas. Namun, keduanya sempat dilerai oleh petugas keamanan.

Saat ditemui di sela rapat, Benny mengaku hal itu dilakukannya agar Nawardi tak emosi.

“Saya menarik yang bersangkutan, tangannya, itu kan banyak orang. Itu tangga saya saja hampir jatuh tadi. Saya menarik turun beliau justru biar enggak ada emosi dari si Pak Nawardi,” kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4).

Benny merupakan salah satu pihak yang menginginkan pemilihan pimpinan DPD tetap dilakukan atau mengikuti peraturan tata tertib DPD yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun.

Selain itu, dia membantah kalau pihaknya disebut memicu keributan. Benny mencontohkan kejadian beberapa waktu lalu saat pimpinan DPD menolak menandatangani perubahan masa jabatan pimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

“Harus didudukan persoalan secara benar. Mereka pintar bikin opini seolah-olah kericuhan dibuat oleh pihak kami. Dulu ketika tata tertib diputuskan paripurna dan mereka terlibat pengambilan keputusan itu mereka tidak mau tanda tangan, akhirnya akhirnya muncul kegaduhan,” ucapnya.

Rapat tersebut beragendakan pembacaan putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materi tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017.

MA mengabulkan permohonan tersebut, yang berarti dua tatib tersebut tak berlaku. Sehingga masa jabatan anggota DPD kembali menjadi lima tahun.

Tindakan segelintir orang di DPD tersebut tentunya sangat disayangkan, karena menunjukkan sikap yang tidak pantas dilakukan elit politik.
Seharusnya anggota DPD sebagai elit politik dapat mencontohkan sikap yang lebih dapat menahan emosi bukannya malah umbar emosi, karena prilaku mereka nanti dapat ditiru oleh masyarakat.

Terlebih lagi, tindakan segelintir orang tersebut dapat membuat masyarakat malah jadi antipati terhadap DPD.
Padahal, tidak semua anggota DPD memiliki sifat emosional seperti itu.

Previous Kepolisian Kembali Berhasil Tangkap Sita Narkoba Asal Tiongkok
Next Setelah Padi Sukses, Belanja Pertanian diarahkan ke Holtikultura dan Infrastruktur Pertanian