Tinggal 3 Bulan, DJP Optimis Kejar Target Penerimaan 2017


Jakarta, BuletinInfo.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap menngejar target penerimaan pajak pada triwulan terakhir di tahun 2017 mengingat realisasi penerimaan baru mencapai 60 persen dari target.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/2017) mengatakan bahwa tantangannya masih mengejar 40 persen lagi atau sekitar Rp500 triliun dengan cara menoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dari sisi intensifikasi, DJP akan menggali potensi Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar berdasarkan data yang valid. Sedangkan dari ekstensifikasi, DJP akan terus mencari WP yang seharusnya terdaftar.

“Tinggal itu saja, termasuk di dalamnya tindaklanjut pasca Tax Amnesty. Semuanya terbungkus dalam itu, itu saja kita optimalkan,” ujar Yon.

Dalam hal ini, peserta amensti pajak yang tidak melaporkan seluruh hartanya maupun wajib pajak yang ketahuan masih menyembunyikan sejumlah hartanya dan tidak mengikuti amnesti pajak akan menerima sanksi yang diatur dalam Undang-undang Pengampunan Pajak dan turunannya.

Salah satu sanksinya berupa pembayaran denda hingga 200 persen dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayarkan.

Sebelumnya, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 Rp1.283,6 triliun. Total penerimaan DJP tersebut, termasuk PPh Migas, tumbuh -2,79 persen (year on year). Dengan angka tersebut, maka artinya, penerimaan pajak masih kurang sekitar Rp513 triliun atau 40% dari target penerimaan Rp1.283,6 triliun dalam APBNP 2017.

Pertumbuhan negatif penerimaan DJP itu lebih disebabkan adanya penerimaan yang tidak berulang, yaitu Uang Tebusan & PPh Final Revaluasi, dan beda waktu pencairan PBB & PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) yang nilainya signifikan.

Yon menambahkan bahwa total capaian penerimaan hingga September ini sudah lebih baik dari tahun lalu yang hanya 58%.

“Per September 60%. Ini lebih bagus dibanding tahun lalu 58% periode yang sama,” jelasnya.

Menurutnya, tax amnesty memang berkontribusi dalam penerimaan. Meski demikian, ia menilai tanpa faktor program pengampunan pajak ini total penerimaan masih akan tumbuh 12,6%.

“Kalau keluarkan faktor tax amensty, kalau keluar masih tumbuh 12,6%. Sinyal ekonomi relatif masih bagus,” tukasnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menambahkan bahwa untuk dana repatriasi program tax amnesty yang belum masuk ke Indonesia akan dlakukan pengecekan saat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 pada Maret dan April 2018.

“Nanti kan wajib pajak akan melapor SPT 2017 di Maret, baru deh akan direkonsiliasi persis. Setiap wajib pajak yang Surat Pernyataan Harta (SPH)-nya repatriasi, kita cek dengan laporan mereka, dan lihat data riilnya seperti apa. Jadi, tunggu Maret dan April tahun depan,” imbuh Hestu Yoga.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Ken Dwijugiaseteadi telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Pajak di Indonesia untuk mengaktifkan komunikasi 24 jam.

Ken mengaku masih optimistis untuk merealisasikan target penerimaan pajak hingga akhir tahun ini.

“Saya masih optimistis target tercapai. Tax amnesty juga begitu, banyak yang pesimis tapi ternyata bisa tinggi. Makanya saya minta khusus Eselon II kerjanya sampai jam 10 malam” kata Ken di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Instruksi itu tidak terlepas dari upaya Ditjen Pajak mengejar target penerimaan negara sebesar Rp 500 triliun dalam tiga bulan ke depan.

“Instruksi itu merupakan komunikasi saya dengan teman-teman di lapangan agar semuanya itu prepare dan siaga 1 lah,” ujar Ken.

Meskipun meminta layanan telekomunikasi aktif 24 jam, Ken menuturkan tidak ada yang genting dari situasi Ditjen Pajak saat ini. Sebab kata dia, instruksi tersebut merupakan hal yang biasa.

Selama ini, menurut Ken, Kepala Kantor Wilayah pajak juga kerap memberikan laporan hingga pukul 22.00 WIB kepada kantor pusat. Bahkan laporan itu diakukan via video call.

“Dulu waktu tax amnesty (kerja) sampai malam juga biasa tuh. Bahkan ada yang sampai menginap (di kantor) juga enggak apa-apa, biasa,” ucap Ken.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengejar target penerimaan juga dengan melakukan penegakan hukum melalui penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak (WP) nakal pengemplang pajak

“Kita kerjakan sesuai prosedur yang berlaku, karena data ini tidak akan kita diamkan. Dari pegawai paling atas sampai bawah tahu kok, begitu ada data, dicek dulu, valid atau tidak.” ucap Ken.
Previous Presiden Jokowi: Pengembangan bandara Ahmad Yani akan rampung tahun 2018
Next Ujaran Kebencian Syarwan Hamid Tidak Mencerminkan Sifat Patriotisme Purnawirawan