Tol Laut Mempersempit Ketimpangan Antar Wilayah Di Seluruh Pelosok RI


Jakarta, BuletinInfo.com – Program tol laut menjadi upaya pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan jaringan angkutan laut dengan pola subsidi dan peningkatan fasilitas pelabuhan. Hal ini diharapkan mampu menekan biaya logistik dan membuat harga murah, karena kapal kini terjadwal untuk datang sehingga pembangunan juga lebih cepat terlaksana.

Tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan antar pulau di Indonesia. Setelah terhubung dengan tol laut, maka diharapkan tidak ada lagi kelangkaan barang seperti sembako, kelangkaan BBM, dan semen.

Tujuan utama dibuatnya tol laut adalah pemerataan pembangunan serta mempersempit ketimpangan antar kota dengan desa, antar daerah dengan daerah, antar wilayah dengan wilayah di seluruh pelosok tanah air.

Membangun konektivitas tidak bisa terbatas urusan transportasi, tapi alur perjalanan logistik dan distribusi multimoda. Pelabuhan dan bandara kini harus bisa mengangkut kebutuhan pokok ke dan dari daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani menerangkan bahwa, tol laut itu sendiri adalah konektivitas angkutan laut yang efektif secara terjadwal melayani kapal dari Barat ke Timur Indonesia.

“Sekarang ini ekonomi barat wilayahnya tumbuh 80%, berbeda dengan Timur,” kata Bay seperti ditulis Sabtu (19/8/2017).

“Pelni kita subsidi agar tak hanya berlayar ke daerah-daerah yang basah, agar semua pulau di RI terlayani,” ungkapnya.
Pemerintah mengucurkan dana tol laut sebanyak Rp 355,05 miliar tahun ini, terdiri dari Rp 226,43 miliar untuk subsidi Pelni dan Rp 128,61 miliar untuk operator swasta. Dana tersebut digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut kapal-kapal tadi, sehingga biaya logistik bisa dipangkas.

Terbitnya Pepres 70 Tahun 2017 yang merupakan revisi  Perpres Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut kini tak hanya mengangkut bahan pokok saja, tetapi juga barang penting, mulai dari mie instan hingga barang elektronik.

“Pada saat Perpres 106, tidak disebutkan dari dan ke, hanya dari Barat ke Timur. Sehingga kita bingung juga ketika ada muatan ikan, rumput laut dan garam. Karena yang diangkut oleh tol laut hanya kebutuhan bahan pokok dan bahan penting,” tutur Bay.

Revisi ini diharapkan bisa lebih menyukseskan program tol laut. Nantinya tol laut akan bersinergi dengan tol udara serta darat.

“Akhirnya kita usulkan revisi dalam rangka optimalisasi, ada Perpres 70 Tahun 2017 sebagai pengganti, selain ada laut, ada juga sinergi, disebutkan bukan hanya untuk angkutan laut tapi juga ada darat dan udara. Selain itu, tidak melulu hanya bahan pokok dan bahan penting, juga barang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tersebut,” tambahnya.

Di samping menyediakan muatan barang, tapi dioptimalkan muatan balik untuk mendorong daerah memanfaatkan untuk hasil bumi.

Program Tol Laut telah berlangsung sejak 2015 tersebut dan telah sukses menekan harga barang di beberapa daerah hingga 40%. Daerah-daerah yang berhasil ditekan harganya tersebut berada di wilayah Nusa Tenggara hingga Papua, seperti Larantuka, Fak-Fak, Dobo, dan Anambas.”Di Larantuka, Agustus 2016 itu harga beras Rp 12.000/kg, di Juni 2017 jadi Rp 10.000/kg. Di Fak-fak, ada beras yang turun, gula pasir juga. Jadi yang paling penting adalah ketersediaannya untuk stabilitas harganya,” pungkas Bay.

 

Previous Siapapun yang melakukan ujaran kebencian ditangkap, Pemilik akun Ringgo Abdullah ditangkap karena menghina presiden dan kapolri
Next MenESDM: Freeport telah setuju divestasi saham 51 persen kepada Indonesia