Tulisan Eko Sulistyo ‘Kapal, Pelabuhan dan Rakyat’


Jakarta, BuletinInfo – Tulisan dari Eko Sulistyo

Hari Maritim Dunia—World Maritime Day—yang selalu diperingati setiap Kamis terakhir bulan September, pertama kali diadakan di seluruh dunia pada 1978. Tujuannya untuk memberikan perhatian pentingnya keselamatan perkapalan, keamanan maritim dan lingkungan hidup maritim. Dalam peringatan tahun ini, International Maritime Organization (IMO), yang berkantor pusat di London, Inggris, memilih tema “Connecting Ships, Ports and People”.

Tema tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pelabuhan dan kapal di seluruh dunia. Meningkatkan standar global dan norma-norma pengaturan keselamatan, keamanan dan efisiensi pelabuhan. Serta dalam rangka standarisasi prosedur pelabuhan melalui pengidentifikasian dan pengembangan pedoman praktek dan materi pelatihan terbaik.

Sebagai anggota IMO sejak 1961, Indonesia aktif menyumbangkan pemikirannya di Dewan IMO katagori C. Anggota Dewan IMO kategori “C” merupakan negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis. Anggotanya adalah Indonesia, Australia, Bahama, Belgia, Chili, Cyprus, Denmark, Mesir, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta, Mexico, Moroko, Peru, Philipina, Singapura, Afrika Selatan, Thailand dan Turki.

Dewan IMO Kategori “A” terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar. Anggota Dewan IMO kategori “B” terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam penyelenggara jasa
perdagangan lewat laut.

Keanggotaan di Dewan IMO memberikan kesempatan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai 80.570 km untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan IMO ini juga sangat mendukung dan sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Sejak tahun 2015, Dirjen Perhubungan Laut menjadi administrator maritim di IMO. Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40/2015 tentang Kementerian Perhubungan, pasal 44 ayat (1) yang menetapkan Dirjen Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau Lembaga Internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada April 2016, Presiden Jokowi menyampaikan pidato di hadapan Sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) di Gedung IMO London. Dalam forum itu dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia memberi perhatian khusus kepada masalah-masalah kelautan dan pentingnya kerja sama antar-bangsa dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga samudera.

Menurut presiden, Indonesia pernah jaya sebagai bangsa pelaut. Karena itu samudera memiliki arti penting secara historis, ekonomi dan geopolitik. Dalam pandangan presiden, konsepsi kemaritiman Indonesia meluas kepada geopolitik global, dimana Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut harus menjadi pemain utama.

Dalam sambutannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur 13 November 2015, Presiden Jokowi menegaskan keinginan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia mengingat Indonesia berada di daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, dua samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara.

Visi Maritim Jokowi

“Connecting Ships, Ports and People” sejalan dengan visi pembangunan keluatan di Indonesia yang berfokus pada infrastruktur pelabuhan dan tol laut. Sejauh ini pemerintahan Jokowi-JK telah membangun 24 pelabuhan yang terhubung dengan jaringan tol laut. 5 pelabuhan sebagai pelabuhan penghubung dan 19 pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan. Sampai dengan 31 Juli 2017, berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), rute tol laut tumbuh menjadi 13 jalur/trayek dan sudah menyinggahi 41 Pelabuhan.

Menurut Presiden Jokowi Indonesia harus menciptakan konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari Barat sampai ke Timur Indonesia. Karena itu tujuan dibukanya tol laut adalah untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan dan menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari data yang diolah dari Kementerian Perdagangan dan PT. Pelindo IV (15 Agustus 2017), kini dampak ekonomi dari kebijakan tol laut mulai terlihat dari penurunan harga beberapa komoditi antara 6% sd 20 %, seperti beras, tepung terigu. Minyak goreng di daerah Larantu, Fak-Fak, Dobo dan Anambas. (Kemendag). Harga Beras turun dari 13.5 % hingga 29 % didaerah Biak, Sorong, Ternate, bontang dan Tobelo (Kemedag). Sementara harga semen di beberapa daerah Papua juga menurun dari 12 hingga 40 % di daerah Japura, Nabire, Wamena dan Puncak Jaya.

Dalam rangka peringatan Hari Maritim Sedunia pada Kamis, 28 September ini Indonesia bisa berbangga karena laut sudah menjadi kebijakan prioritas pemerintah untuk menjangkau daerah terluar Indonesia. Kebijakan ini pernah diapresiasi The Economist edisi 27 Februari-4 Maret 2016 sebagai upaya untuk mempercepat keadilan dan pemerataan di wilayah Indonesai Timur.

Hari ini, Presiden Jokowi sedang menjalankan apa yang menjadi tema Hari Maritim Sedunia “Menghubungkan Kapal, Pelabuhan dan Rakyat. *


Penulis Eko Sulistyo adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Sumber: Bisnis Indonesia, 28/9/2017

Previous Jokowi sudah minta penjelasan kepada Panglima TNI terkait dengan polemik pembelian senjata ilegal
Next Diskusi kebangsaan yang diikuti para santri di Babakan Ciwaringin akan membekali santri tentang pemahaman kebangsaan