Turunnya produksi tambang hanya sementara, PT. Freeport bisa kembali melakukan ekspor dengan memegang IUPK


Jakarta, BuletinInfo – Sektor pertambangan tumbuh negatif sepanjang kuartal I -2017. Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pertambangan terkontraksi 0,49% pada periode 3 bulan pertama di 2017.

Salah satu penyebabnya adalah penurunan produksi emas dan tembaga dari PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

“Penurunan produksi emas dan tembaga oleh Freeport dan Amman membuat sektor pertambangan tumbuh negatif 0,49%,” ungkap Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, dalam konferensi pers di Kantor Pusat, Jumat (5/5/2017). Freeport memang sempat menurunkan produksi tambangnya karena masalah izin ekspor.

Saat ini perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu sudah bisa kembali melakukan ekspor, sambil melakukan renegosiasi dengan pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pelepasan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah sesuai prosedur.

PT Freeport Indonesia sepakat mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan status tersebut hanya bersifat sementara atau hanya delapan bulan saja. Kesepakatan untuk mengubah status tersebut merupakan hasil penyelesaiakan jangka pendek yang telah dilakukan bersama pemerintah.

Perundingan yang dilakukan dilatarbelakangi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pelarangan ekspor konsentrat ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Di mana pasal 170 UU Minerba, perusahaan tambang pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu 5 tahun sejak UU disahkan.

Artinya, 2014 lalu, Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. Status IUPK diberikan agar Freeport kembali diizinkan melakukan ekspor konsentrat kembali asal sesuai dengan PP 1 /2017 .

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, tidak harus semua pemegang kontrak karya itu mengubah menjadi IUPK, jika mereka sudah memiliki kegiatan pengolahan dan pemurnian (smelter).

Jonan mencontohkan banyak perusahaan tambang mineral logam yang mempertahankan kontrak karya, tapi mereka tidak harus mengubah menjadi IUPK karena mereka sudah melakukan usaha pengolahan dan pemurnian.

Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian dari proses sebuah produksi, mineral yang ditambang dari alam biasanya masih tercampur dengan kotoran yaitu material bawaan yang tidak diinginkan.

Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

Izin ekspor Freeport ini akan dievaluasi terkait pembangunan smelter. “Kalau bangun smelter kita akan cek di lapangan tiap tiga bulan kita kirim verifikator independen. Cek ada progresnya enggak,” jelas Mantan Menteri Perhubungan ini.

Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017.

Sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport Indonesia mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan pelepasan saham (divestasi) hingga 51 persen.

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara menilai perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini beruntung jika mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, perusahaan tambang ini mendapatkan kemudahan dalam ekspor konsentrat dan kepastian perpanjangan operasi

Sebenarnya peraturan mengenai pembangunan smelter telah memberikan keringanan selama 5 tahun setelah peraturan tersebut dikeluarkan hingga penerapannya yaitu peraturan dibuat pada tahun 2009 tetapi penerapannya baru diwajibkan pada tahun 2014. Selama jangka waktu tersebut pemerintah memberikan kelonggaran agar perusahaan-perusahaan tambang mempersiapkan syarat-syarat pembangunan smelter.

Dengan pembangunan smelter tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi pemerintah Indonesia tetapi juga akan memberikan dampak bagi masyarakat disekitar tempat pengelolahan smelter tersebut. Maka diharapkan agar perusahaan tambang di Indonesia agar sama-sama memberikan keuntungan yang lebih banyak selain bagi perusahaannya sendiri tetapi juga dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi pemerintah Indonesia khususnya pada pemasukan kas negara.

Previous Paham Khilafah Adalah Bukti Bahwa HTI Anti Pancasila
Next KPK Akan Kembali Periksa Istri Andi Narogong