Pemerintah: Dewan Kerukunan Nasional-DKN Selesaikan Pelanggaran HAM 1965


Jakarta, buletinInfo – Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ham 1965. Bahkan pada tahun 2016 lalu, pemerintah menggelar “Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965. Pendekatan Sejarahan” yang ditijukan untuk melakukan penyelidikan terhadap kuburan massal korban 1965.

Selain itu, pemerintah kali juga berusaha membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tujuan utama dari DKN adalah untuk menangani konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat dengan jalan musyawarah.

Namun, DKN juga nantinya dapat digunakan untuk mengurangi beban perkara yudisial yang harus ditangani lembaga seperti Komnas HAM.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto juga sudah mengatakan bahwa nantinya penyelesaian kasus ham dapat dilakukan melalui jalur hukum atau yudisial, dan dengan cara musyawarah mufakat atau non yudisial.

Penggunaan jalur non yudisial atau musyawarah mufakat sendiri bukan berarti pemerintah tidak ingin menuntaskan perkara ham. Melainkan, karena bangsa Indonesia sendiri dahulunya memang menggunakan musyawarah mufakat untuk penyelesaian masalah hukum, sebelum bangsa eropa memperkenalkan penyelesaian masalah secara peradilan atau yudisial.

“Tidak ada niat pemerintah untuk kemudian semuanya harus selesai dengan cara-cara nonyudisial, tidak mungkin, ada hal-hal tertentu yang memang harus diselesaikan secara peradilan,”

Bahkan Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, menyatakan bahwa Presiden tidak mempermasalahkan apabila penuntasannya ketujuh kasus tersebut melalui jalur nonyudisial. Yang terpenting adalah kasus HAM masa lalu segera dituntaskan.

“Ya tidak apa-apa, kalau ketujuh-tujuhnya mau diselesaikan nonyudisial juga. Saya kira asal memang itu sudah dipikirkan paling tepat, dan juga bagi para korban HAM-nya juga diajak bicara, sehingga ada kesamaan dengan proses yang diselesaikan dengan pemerintah. Toh saya kira waktu kami dialog dengan teman-teman Komnas HAM, dengan aktivis HAM juga, memang pilihannya kan antara penegakan hukum atau nonhukum,” kata Teten di kompleks Istana, Jumat (17/2).

Selain itu, Teten menambahkan, Presiden juga telah menagih penyelesaian 7 kasus HAM masa lalu pada rapat terbatas kebijakan reformasi hukum jilid II Januari lalu (17 Januari 2017). Presiden meminta setidaknya satu atau dua dari ketujuh kasus tersebut bisa segera diselesaikan.

Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan ham 1965, sehingga nantinya kasus pelanggaran ham tersebut dapat tuntas.

Previous Negosiasi Dengan Freeport Mengedepankan Kepentingan Masyarakat Papua
Next Pemerintah: Negosiasi dengan Freeport terus dilakukan dengan intensif