Utang Indonesia dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan daerah di beberapa Kementerian/Lembaga.


Pemanfaatan utang Pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga

Jakarta, BuletinInfo.co – Utang Pemerintah  sampai dengan akhir bulan Juli 2017 mencapai Rp3.779,98 triliun atau mengalami kenaikan Rp73,47 triliun dibandingkan utang di Juni yang sebesar Rp3.706,52 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.045,0 triliun (80,6%) dan pinjaman sebesar Rp734,98 triliun (19,4%).

Pinjaman tersebut, berasal dari pinjaman luar negeri (baik pinjaman bilateral, multilateral hingga komersil) dan pinjaman dalam negeri. Adapun pinjaman luar negeri sebesar Rp729,58 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp5,4 triliun.

Data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (21/8/2017) mencatat bahwa per Juli 2017, ada lima negara pemberi pinjaman bilateral terbesar, yakni Jepang sebesar Rp194,58 triliun, Jerman sebesar Rp25,05 triliun, Prancis sebesar Rp27,38 triliun, Korea Selatan sebesar Rp19,25 triliun, China sebesar Rp20 miliar dan Amerika Serikat Rp8,16 triliun.

Sementara untuk lima pemberi utang multilateral terbesar, berasal dari Bank Dunia sebesar Rp238,49 triliun, ADB sebesar Rp118,88 triliun, IDB sebesar Rp10,82 triliun, IFAD sebesar Rp2,42 triliun dan EIB sebesar Rp250 miliar.

Penambahan utang neto selama bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp73,47 triliun yang berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp7,96 triliun.

Penambahan utang neto untuk pembiayaan APBN tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 adalah sebesar Rp264,52 triliun yang berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp264,39 triliun dan penarikan pinjaman sebesar Rp0,13 triliun. Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Pemanfaatan utang Pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor, Pemerintah Indonesia masih memerlukan pembiayaan melalui utang.

Untuk diketahui, deretan angka-angka utang pemerintah sekarang merupakan rangkaian tak terpisahkan dari utang pemerintah sebelumnya, termasuk bunga utang dari krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Praktis utang sekarang merupakan akumulasi utang pemerintah sebelumnya, termasuk pula berbagai konsekwensi bunga serta dampak berbagai kebijakan yang menyebabkan peningkatan utang.

Dari segi nilai memang utang pemerintah mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari perbandingan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) rasionya terus menurun. Rasio utang terhadap PDB Indonesia  sempat melonjak 85,4 persen pada periode 1999, krisis moneter melanda Indonesia. Namun pada tahun ini, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya sebesar 27 persen. Sebuah kondisi yang menegaskan bahwa utang pemerintah masih sangat aman.

Sekedar perbandingan, dikutip dari berbagai sumber, beberapa data tentang utang negara lain dibandingkan PDBnya  masih jauh lebih tinggi dari Indonesia, misalkan Amerika Serikat perbandingan utang dengan PDB mencapai sekitar  angka 107,49 persen. Berturut-turut Perancis 98,21 persen, Inggris 89,14 persen, Brazil 76,26 persen, Jerman 68,23persen, India 66,5 persen, Cina 46,76 persen. Utang Jepang bisa jadi mimiliki perbandingan tertinggi yaitu 249,34 persen. Beberapa negara seperti Malaysia, Thailand juga memiliki angka perbandingan lebih tinggi dari Indonesia.

Selain perbandingan PDB, kondisi kesehatan utang sebuah pemerintah dipengaruhi pula oleh pemanfaatan utang. Jika utang dimanfaatkan sepenuhnya secara tepat untuk pembangunan infra struktur misalnya, dan kepentingan masyarakat luas justru akan memberikan output produktif peningkatan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional antara lain terkait kemampuan pemerintah mengembalikan utang.

Utang pemerintah dikola dan dimanfaatkan sepenuhnya  demi kepentingan pembangunan sehingga tidak ada penyalahgunaan utang karena benar-benar digunakan untuk pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Previous MenESDM: Freeport telah setuju divestasi saham 51 persen kepada Indonesia
Next Luhut: Pemerintah tidak tunduk pihak manapun, Divestasi 51 persen dan smelter freeport harga mati