UU Pemilu tetap memasukan kekhususan Aceh, jadi tidak perlu digugat ke Mk, jangan salah paham!


Jakarta, BuletinInfo – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA) Muharuddin menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mempersoalkan ketentuan Pasal 557 dan 571 huruf d UU Pemilu. Adapun pasal 557 UU Pemilu mengandung norma bahwa keberadaan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di tingkat Provinsi Aceh hingga Kabupaten/Kota.

Dalam aturan pasal itu, keberadaan lembaga-lembaga itu menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Sementara, Pasal 571 huruf d UU Pemilu mencabut ketentuan Pasal 57 dan 60 UUPA. Padahal, di dalamnya mengatur soal KIP dan Panwaslih yang dalam pembentukannya melibatkan DPRA.

Menurut dia, sebelum menentukan norma Pasal 557 dan 571 huruf d UU Pemilu, seharusnya didahului rapat konsultasi dengan DPRA.

“Perubahan tersebut tidak berdasar konsultasi dan pertimbangan DPRA yang sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 18B juncto UUPA Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 269 ayat 3,” kata Muklis, selaku kuasa hukum Muharuddin, dalam sidang perdana uji materi, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Seperti dikutip dari situs mahkamahkonstitusi.go.id, pemohon berpandangan, Provinsi Aceh memiliki kekhususan sehingga dalam pembuatan undang-undang juga harus didahului pertimbangan DPRA.

Ia khawatir, Ketentuan Pasal 571 dan 557 UU Pemilu akan mengancam kekhususan tersebut.

Previous 4000 perguruan tinggi bersatu lawan radikalisme
Next Pegawai PT.Pelni terjerat OTT di Pelabuhan oleh Tim Saber Pungli Polda NTT