Wacana swastanisasi lapas muncul saat raker kemenkumham dengan komisi III DPR


Jakarta, BuletinInfo – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tengah mengkaji wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, Menkumham Yasonna Laoly masih khawatir bila swastanisasi lapas justru jadi bahan bancakan.

Wacana ini dilontarkan di sela rapat kerja (raker) antara Kemenkumham dengan Komisi III DPR. Jika terealisasi, lapas termasuk manajemen dan pengelolaannya bisa dibangun pengusaha.

“Ini masih harus kita timbang lagi, kita pikirkan lagi, dilihat lagi secara mendalam, ya karena kalau swasta kan negara harus bayar sama mereka. Jangan pula nanti di Indonesia ini dikasih ke swasta, ya dibancakan, cincai nanti,” seloroh Yasonna yang diiringi gelak tawanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 10 April 2017.

Menurut dia, swastanisasi lapas bukanlah hal baru karena sudah diusulkan DPR periode sebelumnya. Kemenkumham bahkan sudah berbicara panjang lebar dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal ini.

“(Pembicaraan dengan Kemenkeu) misalnya bangunan itu dibangun swasta. Tapi, kalau penjara swasta harus melalui Undang-Undang (UU) baru,” ungkap dia.

Kemenkumham masih harus belajar banyak kepada negara-negara yang sudah menjalankan kebijakan ini. Salah satunya, Australia.

Wacana swastanisasi lapas menyeruak saat Yasonna menjelaskan keadaan lapas yang melebihi kapasitas. Ketua Komisi III Bambang Soesatyo menyarankan agar swasta ikut serta dalam pembangunan dan pengelolaan lapas.

“Komisi III akan mendorong dan mendukung pemerintah manakala berencana men-swastakan lapas, khususnya terpidana narkoba untuk mengurangi penderitaan menteri,” celoteh Bamsoet, sapaan akrab Bambang.

(OGI)

Previous BusyroMuqoddas: Serangan terhadap Novel bentuk terorisme terhadap KPK
Next Kelompok Radikal Dinilai Merongrong Persatuan Bangsa