Wapres: Indonesia rugi Rp.6 ribu triliun akibat kesalahan pemerintah masa lalu


Jakarta, BuletinInfo.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjelaskan asal muasal penyebab lambatnya laju ekonomi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainya seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Wapres menyebut dua kesalahan urus ekonomi nasional di dua dekade lalu menjadi penyebabnya. Akibatnya, dana Rp 6.000 triliun terbuang sia-sia.

Dua kesalahan yang disebut Wapres yakni kucuran dana  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hampir Rp 600 triliun saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997/1998 dan subsidi BBM yang salah sasaran dalam 1 dekade pemerintahan masa lalu dimana pemerintah telah mengeluarkan Rp 400 triliun guna menyubsidi sejak 2004 yang sebagian besar dinikmati masyarakat mampu.

“Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis ’97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Yang kedua kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun,” kata Wapres dihadapan para Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)  di Jakarta, Senin (28/8).

“Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira Rp 3.000 triliun, kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir Rp 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini,” kata dia.

Jika semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, lanjut Wapres, pemerintah saat ini akan punya dana sekitar Rp 6.000 triliun yang dapat digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dan tentu tidak akan kalah dengan negara tetangga.

Namun, Wapres mengingatkan bahwa kesalahan itu telah terjadi dan yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa.

“Tapi itu sudah terjadi, sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini,” kata Wapres.

Wapres menilai, untuk kedepan perlu langkah bersama membangun kembali bangsa agar mampu bertahan dan bersaing dalam era persaingan dunia atau setidaknya setara dengan negara tetangga, dimana Pemerintah ke depan akan menguatkan pemerintah daerah mengingat pemerintah pusat fokus membangun dari daerah. Upaya penguatan daerah salah satunya adalah program dana desa.

“Dalam beberapa tahun ke depan (dana daerah) akan lebih dari Rp 100 triliun bagaimana beri kemampuan besar ke desa. Kecamatan, kabupaten tugas Anda saat punya posisi. Kita harus kuatkan regional. Semua tingkat pedesaan harus maju,” ujar Wapres.

Indonesia secara politik bisa dikatakan stabil. Namun, di sisi perekonomian nasional diperlukan strategi khusus untuk mendongkraknya. Salah satunya, pembangunan infrastruktur guna mengundang masuknya investasi.

“Apabila kita bicara politik, kita (Indonesia) lebih stabil dari banyak negara. Di Asia ada bermacam-macam kepemimpinan. Indonesia ada di tengah itu. Malaysia beda, Thailand beda. Di Filipina berbeda, tiga mantan presidennya masuk penjara. Indonesia tak terjadi itu, meski ada rasa tak senang satu sama lain,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memaparkan sejumlah upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan sosial di segala bidang, di antaranya berusaha menjaga harga beras tanpa memberatkan masyarakat sekaligus tidak merugikan petani. Demikian juga menjaga kuota impor daging sapi agar tidak mematikan pengusaha lokal.

Sebagai informasi bahwa dalam pidato kenegaraan yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Ruang Paripurna I, MPR/DPR RI pada Rabu (16/8) lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah akan fokus mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di tahun ketiga.

Secara ekonomi, Indonesia pun tumbuh signifikan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2017 berada di 5,01 persen atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal I 2016 di kisaran 4,92 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2016 yang sebesar 4,94 persen. 

Previous Polisi tangkap 18 orang yang diduga terlibat kerusuhan di Luwuk Banggai Sulteng
Next GP Ansor: Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara sesuai dengan prinsip Islam