Warga Sukabumi Tuntut Pembubaran HTI, Karena Berusaha Ganti Pancasila Dengan Khilafah


Sukabumi– Desakan kepada pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di wilayah Kota Sukabumi terus mengalir deras yang digelorakan oleh Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU) Kota Sukabumi.

“Tidak ada pilihan lain, HTI disinyalir dapat menjadi ancaman untuk NKRI ke depan. Jadi, sebelum terlambat pemerintah harus membubarkan HTI,” ungkap Koordinator Keluarga Besar NU (KBNU) Kota Sukabumi, Wing Wing Suhendar kepada Radar Sukabumi, Selasa (18/4).

Ketua GP Ansor Kota Sukabumi ini menyebutkan, pembubarkan terhadap HTI yang disuarakan oleh Banom NU yakni Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) serta Fatayat NU Kota Sukabumi memiliki alasan yang jelas.

“Mereka (HTI, red) tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar NKRI. Paling penting lagi, HTI mendorong sistem khilafah yang bertentangan dengan NKRI,” terangnya.

Dia mengatakan bahwa yang berbahayanya lagi dugaan HTI yang menolak pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan di NKRI juga kerap kali dialamatkan pada organisasi tersebut.

Pada akhirnya, semua orang yang berada di HTI diduga tidak memiliki jiwa nasionalisme serta patriotisme sebagai warga negara Indonesia.

“Jika itu benar, bukankan akan sangat membahayakan. Makanya, semua ini harus diluruskan oleh pihak HTI. Jika terbukti begitu, pemerintah jangan berdiam diri menyikapi orgnisasi yang memiliki faham seperti itu,” tegasnya.

Terlebih lagi, menurutnya penolakan dan pembubaran terhadap HTI sudah dilakukan oleh negara-negara besar di dunia. Termasuk menurutnya, penolakan tersebut dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi yang dilakukan pada tahun 2014.

Kerajaan Arab Saudi menilai keberadaan organisasi HTI dapat mengancam kemanan serta kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara.

“Diluar sana, HTI sudah tidak diterima dan dibubarkan. Termasuk juga, tempat kelahiran HTI di Yordania juga menolaknya. Jadi, tolong pemerintah pertimbangkan keberadaan HTI ini,” ucapnya.

Dia mengatakan bahwa penolakan dilakukan semata-mata untuk menjaga NKRI dari rong-rongan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap NKRI dikemudian hari.

Pasalnya, hal tersebut dapat memecah belah persatuan serta kesatuan dalam berbangsa dan bernegara dengan penyebaran faham yang bertentangan dengan jiwa nasionalisme serta patriotisme.

“Jika diajarkan untuk menjaga nilai-nilai keislaman serta keindonesiaan yang sudah dilahirkan oleh para pendiri bangsa. Jadi, kelompok manapun yang akan merebok itu, kita (kaum sarungan red) siap menghadapinya,” paparnya.

Karena itulah, diharapkan agar masyarakat tidak mengikuti organisasi ini.

Selain menolak Pancasila dan demokrasi, HTI selama ini juga berusaha untuk mendirikan khilafah.

Hal itu tentunya bertentangan dengan ideologi Pancasila dan kemajemukan Bhineka Tunggal Ika.

Keberadaan HTI nantinya akan memecah-belah kemajemukan dan persatuan Indonesia.

Karena itu, pemahaman HTI harus dilawan demi menjaga keutuhan NKRI.

Previous Tidak ada pilihan, HTI disinyalir jadi ancaman NKRI , Bubarkan HTI
Next Harapan Warga Jakarta : Gubernur DKI Terpilih, memenuhi Janji dan Melanjutkan Pembangunan Jakarta