Waspada isu sidang istimewa, Yudi Syamhudi hanya mengatasnamakan masyarakat yang fiktif


Jakarta, BuletinInfo -Berbarengan dengan gorengan Isu Krisis Kemanusiaan Rohingya, Gerakan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo tampaknya juga dilancarkan dan dipimpin oleh orang-orang yang memang sejak dulu tidak menghendaki Joko Widodo memimpin Republik Indonesia.

Rencana Rapat Dengar Pendapat Umum seseorang bernama Yudi Syamhudi Suyuti, yang mengaku sebagai Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia serta dan Koordinator dan Penanggung Jawab Pelaporan dan Permintaan Sidang Istimewa 2017 dan Pemakzulan Jokowi mengungkapkan pada tanggal 29 September 2017 akan melakukan RDPU dengan anggota DPR RI bersama tokoh-tokoh masyarakat yang dipilihnya.

Rencana RDPU sendiri sebagai langkah untuk awal untuk menjalankan Sidang Istimewa MPR RI tentunya sangat absurd dan jauh dari cara konstitusi yang sah. RPDU adalah rapat antara Sub Komisi, Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan.

Rapat ini biasanya dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus. Ajakan-ajakan Yudi sendiri sejak dulu membingkai perjuangannya sebagai perjuangan rakyat namun lebih banyak bersifat provokatif dan tak terarah. Beberapa pesan di media sosial berupa ajakan Sidang Istimewa telah disebrkan oleh Yudi namun disambut dengan dingin oleh masyarakat.

Pemerintahan Jokowi secara faktual makin mendapat dukungan masyarakat, karena realita membuktikan digebernya pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat banyak makin terasa, pengalihan subsidi secara tepat sasaran membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkannya semakin tercapai dan berbagai program pengendalian inflasi dan penguatan daya beli masyarakat semakin terbukti.

Bahkan seorang wakil ketua DPR RI seperti Fahri Hamzah yang selama ini menyikapi negatif Presiden Jokowi pun telah mengakui hal tersebut. Fahri menyebut seorang Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 di antara semua calon merupakan yang menonjol dan paling dominan. “Tantanganya untuk parpol lain, relevan enggak jadi pesaing Pak Jokowi? Bawa ide baru apa? Pak Jokowi sudah kelihatan bangun sana, bangun sini. Sekarang mau datang, apa idenya?” kata Fahri.

Beberapa percobaan untuk menggelar Sidang Istimewa telah dihembuskan terutama dari kelompok yang tidak mendukung pemerintah Jokowi karena proses untuk sampai kepada sidang istimewa MPR semacam itu tidak-lah sederhana.

UUD 1945 telah mengatur tahapan-tahapannya sehingga tidak semudah yang dibayangkan orang seorang Yudi. “Kalau kita lihat dari mulai Pasal 7 UUD 1945, maka harus ada pendapat terlebih dahulu dari DPR yang dibawa kepada MK bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela. Dan di MK sendiri juga akan ada proses pemeriksaan dan persidangan yang tentunya tidak singkat,” Jelas Arsul Sani seorang anggota DPR RI dari Fraksi PPP.

Berbagai macam hasutan dan provokasi Yudi Syamhudi Suyuti bersama istrinya Nelly Juliana Rosa Ringo sejak dulu hanya pepesan kosong. Kegiatan Yudi tersebut hanyalah semata-mata gerakan untuk memecah belah bangsa tanpa dasar yang kuat apalagi ditunggangi kepentingan pribadi untuk sekedar mendapat perhatian dari Presiden, seperti yang pernah dilakukan istrinya yang mengaku pernah menjadi anggota JASMEV.

Politikus kuda loncat semacam Yudi dan istrinya Nelly perlu diwaspadai oleh masyarakat agar tidak terhasut atas segala tulisan-tulisannya yang jauh dari argumentasi yang kuat dan hanya selalu mengatasnamakan rakyat, sementara dirinya sendiri adalah caleg gagal dari Partai Gerindra.

Previous Waspada Berita HOAX tentang produk daging kaleng asal Tiongkong merupakan daging manusia
Next Gubernur Papua: Pancasila perlu masuk dalam kurikulum karena selain untuk nenjaga ideologi juga terkait dengan pendidikan karakter bangsa