Waspada, jangan termakan opini sesat melalui polling di media sosial twitter


Jakarta, Buletininfo – Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi beberapa media dan individu mencoba untuk berspekulasi melakukan polling terkait kepuasan masyarakat. Namun sayangnya polling yang dilakukan bukanlah polling secara ilmiah dengan metode survey ataupun polling, sehingga tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa media tersebut mencoba melakukan polling melalui media sosial Twitter yang tentunya hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak valid.

Polling yang dilakukan melalui media sosial seperti Twitter tidak dapat menggambarkan kondisi aktual karena tidak sesuai dengan kaidah keilmuan ilmiah serta tidak dapat dipastikan bahwa jumlah responden sesuai dengan jumlah suara yang diberikan. Hal ini menjadi bias sehingga hasilnya tidak perlu dipercaya.

Ada Tiga alasan yang perlu masyarakat tahu tentang Polling Twitter tidak  diakui secara akademis:

1.Polling Twitter bisa dibeli. Anda bisa beli “suara” di twitter, coba buka buytwitterpolls.com atau buytwittervotes.com

2.Responden belum tentu punya hak pilih. Contoh: Anda tidak perlu warga DKI untuk ngevote cagub DKI. Bisa saja anda bukan warga DKI ataupun bukan warga negara Indonesia bahkan Buzzer sekalipun. Tidak Jelas jadinya.

3.Metodologi dan sampel yang tidak sesuai. Hasil polling bermasalah karena tidak mencerminkan kondisi demografis, lokasi dan jumlah tertentu sebagi syarat polling tersebut akurat secara akademis.

Dengan tiga alasan yang konkrit tersebut diharapkan masyarakat tidak termakan dengan opini sesat. Seperti kita ketahui dalam dalam dunia maya terdapat pihak-pihak yang memiliki banyak akun palsu dan dikelola oleh pihak oposisi pemerintah, seperti @MbahUyok, @Henao212 dan @Gemacan70. Keterlibatan mereka dalam polling dapat menunjukkan arah grafik hasil yang tidak valid yang dapat di klaim untuk mendiskreditkan pemerintah. Misalnya survey yang dibuat oleh @dapitdong yang diketahui sebagai akun oposisi.

Perlu diketahui, polling di media sosial hanya menjaring golongan masyarakat yang “melek teknologi”, sehingga tidak mampu mengangkat opini masyarakat kecil yang selama ini sudah merasakan dampak positif dari realisasi program kerja Presiden Joko Widodo dalam tiga tahun masa pemerintahannya.

Masyarakat diimbau lebih memperhatikan polling ilmiah yang dirilis oleh lembaga yang memang membidangi survey kepuasan publik, seperti Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa 68.3 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

(HA)

Previous Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Proyek Pulau Mandalika yang mangkrak 30 tahun kembali berjalan
Next Provokasi mahasiswa HTI disebar melalui video dimedsos, Waspada!!