Wiranto: Hak dan Kewajiban Harus Imbang agar Demokrasi tidak Kebablasan


Jakarta, BuletinInfo -Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memiliki opini yang sama soal demokrasi kebablasan yang disebut Presiden Joko Widodo. Wiranto menyebutkan seharusnya dalam demokrasi ada hak dan kewajiban yang dipenuhi.

“Demokrasi kan di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Mentang-mentang demokrasi menuntut haknya terus,” kata Wiranto di Hotel Santika Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Senin (27/2/2017).

Wiranto mencotohkan salah satunya dalam penyampaian pendapat atau demonstrasi. Massa dalam demonstrasi harus sesuatu aturan dan tidak mengganggu hak orang lain.

“Misalnya hak kebebasan menyampaikan pendapat. Berarti demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan ada batasannya. Kebebasan bertanggung jawab. Kebebasan tidak merusak. Kebebasan tidak menganggu orang lain,” ucap Wiranto.

Selain itu, fenomena berita bohong atau hoax yang kerap mengaburkan berita fakta. Wiranto menyebut itu sebagai buah dari demokrasi kebablasan di masyarakat.

“Ini samuanya kan buah dari kebebasan demokrasi yang menggunakan alat komunikasi,” tutur Wiranto

“Tapi kewajibannya ada, kewajibannya menjaga keamanan keteraturan maka hoax ini tidak akan terjadi. Kalau demikian sudah kebablabasan. Harus dimasukkan koridor demokrasi yang benar,” imbuhnya.
(azf/erd)

Previous Jokowi: 2045 Ekonomi Indonesia Lima Besar Di Dunia
Next Mantan Rektor UIN Jakarta : Spanduk Tolak Salat Jenazah salahi akidah

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *